Membaca Potensi Golput pada Pemilu 2009

Membaca Potensi Golput pada Pemilu 2009

Pengantar
Dari hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) diketahui tingkat partisipasi masyarakat sangat rendah. Jumlah warga yang tidak menggunakan hak pilih atau lazim disebut golongan putih (golput) semakin banyak, bahkan melampaui perolehan suara pemenang pilkada. Wartawan SP Alex Madji, Kiblat Said, dan Aries Sudiono, menuliskan laporan seputar fenomena golput menjelang Pemilu 2009.

Dok SP/Jurnasyanto Sukarno

Perawat di tengah-tengah tugasnya meluangkan waktu untuk memberikan suara di TPS RSCM, Jakarta, 5 April 2004. Sejumlah kalangan memprediksi jumlah golput akan meningkat pada Pemilu 2009.

Pilkada di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sudah digelar. Meskipun, pilkada Jawa Timur terpaksa harus melalui dua putaran karena tidak ada satu pun pasangan calon yang meraih suara minimal 30 persen untuk menjadi pemenang, seperti disyaratkan undang-undang. Tetapi yang menarik dari pilkada-pilkada itu, juga di daerah-daerah lain, adalah bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang rendah. Bahkan, persentase masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih atau golput lebih tinggi dari pasangan calon terpilih.

Contoh paling anyar adalah pilkada Jawa Timur. Pada putaran pertama angka golputnya mencapai 39,20 persen. Sedangkan, pasangan peraih suara terbanyak, berdasarkan hitung cepat berbagai lembaga, yakni pasangan Soekarwo dan Syaifullah Yusuf hanya berkisar 25-26 persen. Sedangkan urutan keduanya Khofifah Indarparawansa-Mudjiono hanya 25 persen. Keduanya diprediksi maju pada putaran kedua.

Sebelumnya, dalam pilkada Jawa Tengah angka golput cukup tinggi. Sebanyak 10.744.844 pemilih atau 41,5 persen dari 25.861.234 pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap adalah golput. Sementara itu, pasangan Bibit Waluyo-Rustriningsih yang dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dipilih 43,44 persen pemilih.

Dalam pilkada Jawa Barat, angka golput mencapai 9.130.604 suara. Sementara Ahmad Heriawan-Dede Yusuf terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat hanya memperoleh 7.287.647 suara atau 40,50 persen. Dua pasangan lainnya, Agum Gumelar-H Nu'man Abdul Hakim (Aman) meraih 6.217.557 suara (34,55 persen) dan pasangan Danny Setiawan-Iwan Sulanjana (Da'i) memperoleh 4.490.901 suara (24,95 persen).

Dalam pilkada DKI Jakarta, masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai 39,2 persen atau 2.241.003 orang dari total 5.719.285 pemilih. Fauzi Bowo-Prijanto yang dicalonkan oleh banyak partai politik, termasuk Partai Golkar dan PDI-P, hanya meraih 2.010.545 atau 35,1 persen suara. Sedangkan pesaingnya yang dicalonkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Adang Daradjatun dan Dani Anwar hanya meraih 1.467.737 atau 25,7 persen suara.

Sedangkan dalam pilkada Sumatera Utara, golput mencapai 40,01 persen. Pasangan Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho (Syampurno) yang menjadi pemenang hanya meraup 28, 31 persen suara. Sedangkan pasangan peraih suara terbanyak kedua, yakni pasangan yang diusung PDI-P Tritamtomo-Benny Pasaribu (Triben) meraih 21,97 persen suara.

Sementara itu, dalam pilkada Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku, yang dimenangi pasangan calon dari PDI-P, angka golputnya cukup rendah. Bali, misalnya, angka golputnya hanya 25,32 persen dan NTT 20 persen. Pilkada NTT dimenangi Frans Lebu Raya-Esthon L Foenay, pilkada Bali dimenangi Made Mangku Pastika-Anak Agung Ngurah Puspayoga, dan pilkada Maluku dimenangi mutlak oleh pasangan Karel Albert Ralahalu-Said Assagaff

Amburadul

Tingginya angka golput dalam pilkada itu disebabkan oleh macam-macam faktor. Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) melihat, penyebab paling dominan adalah proses pendaftaran pemilih yang amburadul. Persoalan dasarnya ada pada data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang dibuat pemerintah. DP4 itu diserahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Selanjutnya KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota memverifikasi data itu, kemudian menyusun daftar pemilih sementara (DPS). Ternyata, banyak DP4 yang diserahkan itu tidak valid. Berkali-kali, data itu dikembalikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tetapi tidak ada perbaikan signifikan.

Akibatnya, kata Koordinator Nasional JPPR Jeirry Sumampow, data fiktif masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) karena data dasarnya saja sudah kacau. Maka, tidak heran kalau angka orang yang tidak menggunakan hak pilih sangat tinggi. Bahkan di hampir setiap tempat pemungutan suara (TPS), jumlah angka fiktif itu mencapai 50 persen.

Jeirry mencontohkan dalam pilkada Jawa Timur, berdasarkan pemantauan JPPR di Kabupaten Banyuwangi, ada sebuah TPS yang seluruh pemilihnya fiktif. Orang-orang yang terdaftar sebagai pemilih tetap ternyata sudah lama pindah, ada yang sudah meninggal, dan sedang ke luar kota. Akibatnya, tidak satu pun pemilih yang memberikan suara di TPS itu. Yang memilih di situ hanya petugas TPS. 

Contoh lain, dalam pilkada di Sumatera Utara. Jeirry menemukan tumpukan kartu pemilih yang tidak terbagi. "Artinya kan orang-orang itu tidak mungkin memilih," ujarnya.

Jeirry yakin, bila data awalnya akurat, maka DPS dan DPT juga akan akurat. Pada akhirnya, tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada juga akan tinggi. 

Meski demikian, dia juga mengakui adanya faktor apatisme dari masyarakat terhadap pilkada. Tetapi, menurut dia, persentasenya sangat kecil. 

Kesaksian yang sama juga disampaikan mantan anggota KPU Mulyana W Kusumah. Berdasarkan pembicaraannya dengan sejumlah anggota KPU provinsi, disimpulkan bahwa tingginya angka golput dalam pilkada karena proses pendataan pemilih yang amburadul. Dan itu semua berawal dari data yang diserahkan pemerintah ke KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.

Apalagi, metode pendaftarannya menggunakan sistem daftar pemilih aktif, di mana masyarakat sendiri yang aktif bertanya dan mendaftarkan diri sebagai pemilih, bila belum tercantum dalam DPS. Sementara itu, petugas sifatnya pasif menunggu. 

Sistem ini, kata Mulyana, turut menyumbang tingginya angka golput. Sebab, masyarakat yang sudah jenuh, masa bodoh, dan apatis, dengan seluruh proses pemilu, tidak terbantu untuk terdaftar sebagai pemilih.

Sedangkan, HM Darwis, dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar menyatakan seseorang yang tak menggunakan hak suara, tidak selalu berarti golput. Penyebabnya, justru bersumber dari kelalaian pemerintah saat melakukan pendataan pemilih. 

"Ada orang mau memilih tetapi namanya tak terdaftar, ada yang namanya terdaftar tetapi orangnya tidak ada, bahkan ada yang sudah meninggal. Semua itu bersumber dari ketidakakuratan data dari Dinas Kependudukan kabupaten dan kota," ujarnya.

Pemilu 2009

Tingginya angka golput pada hampir seluruh pilkada di Indonesia itu, potensial terjadi lagi pada pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden 2009. Jeirry melihat, proses pendaftaran pemilih untuk pemilu 2009 tidak beda dengan proses pendataan pemilih dalam pilkada di berbagai daerah itu. KPU mendasarkan diri pada data yang diserahkan pemerintah. Sementara data itu tidak valid. Padahal, data pemerintah itu menjadi penentu valid-tidaknya data pemilih sementara dan pemilih tetap yang akan dibuat KPU. 

"Kalau kita tanya ke KPU, mereka bilang data yang diterima dari Depdagri tidak valid. Tetapi kan KPU kita ini tidak mau ngomong itu ke publik," kata Jeirry.

Belum lagi sosialisasi KPU tentang pendaftaran pemilih, sampai saat ini masih sangat sepi. Tidak ada gaungnya sama sekali. Masyarakat tidak mendapat informasi sepotong pun tentang bagaimana, di mana, dan kapan masyarakat harus mendaftarkan diri sebagai pemilih untuk Pemilu 2009. Padahal, pengumunan DPS tidak lama lagi diumumkan. "Nah, coba kita tanya masyarakat, siapa yang tahu sedang melakukan pendataan pemilih, pasti tidak ada yang tahu. Apalagi sosialisasi KPU tidak ada sama sekali. Sementara waktu perbaikan DPS oleh masyarakat hanya satu minggu," tuturnya. 

Dengan dua fakta itu saja, baik Jeirry maupun Mulyana, menyimpulkan bahwa angka golput pada pemilu 2009 akan sangat tinggi. Kecuali, kalau KPU cepat sadar dan segera membenahi sistem pendataan pemilih dan mengintensifkan sosialisasi. Bila masih seperti saat ini, kesimpulan seperti itu akan valid.

Senada dengan mereka, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Malang Imam Suprayogo memprediksi golput akan mencapai lebih dari 35 persen pada Pemilu 2009, jika semua pihak tidak menyosialisasikan pemahaman pentingnya pemilu sebagai bagian dari demokrasi. Sosialisasi itu bukan hanya dengan berpidato, namun dengan teladan. "Kalau mayoritas rakyat merasa pemilu itu memilih pejabat, dapat diprediksi golput akan menggelembung, karena mereka merasa aneh, pejabat kok dipilih. Beda lho kalau rakyat diminta memilih pemimpin. Tanpa diminta, mereka pasti datang berbondong-bondong, karena mereka memang butuh pemimpin, bukan butuh pejabat," ujarnya. 

Untuk menekan golput, semua pihak, baik pemerintah, KPU, partai politik, serta seluruh elemen masyarakat sipil, harus bekerja keras. KPU harus gencar melakukan sosialisasi dam memastikan bahwa semua pemilih sudah terdaftar dalam DPS. Karena itu, KPU jangan lagi menggunakan sistem daftar pemilih aktif. Sebab di tengah situasi rakyat yang mengalami kejenuhan politik, sistem seperti itu tidak berjalan. Petugas KPU harus aktif mendatangi masyarakat, kapan dan dimana pun mereka berada. 

Selain itu, partai politik juga harus memobilisasi pendukungnya untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih. Partai politik harus memastikan konstituen dan masyarakat pada umumnya terdaftar sebagai pemilih. Apalagi, dalam undang-undang yang baru, diatur bahwa DPS sebelum ditetapkan sebagai DPT harus diserahkan ke partai politik peserta pemilu. Dengan aturan seperti itu diharapkan, bila dalam DPS ada konstituen partai yang belum terdaftar, partai politik bersangkutan segera melapor ke petugas KPU untuk kemudian didaftarkan sebagai pemilih. Apalagi, pengurus partai politik itu ada sampai tingkat kecamatan.

Hanya dengan memperbaiki DP4, sosialisasi yang gencar, mengubah sistem pendaftaran pemilih oleh KPU, pendidikan politik dan mobilisasi masyarakat dan konstituen oleh partai politik peserta pemilu serta oleh berbagai elemen masyarakat sipil lainnya agar terdaftar sebagai pemilih, maka partisipasi pemilih pada Pemilu 2009 bisa meningkat, dibanding pilkada-pilkada di seluruh Indonesia, terutama pilkada di Jawa. Usaha-usaha seperti itu diharapkan mampu menggairahkan masyarakat terlibat dalam pesta demokrasi paling akbar, sekaligus dapat menekan angka golput pada Pemilu 2009. Semoga
(http://www.suarapembaruan.com/News/2008/07/31/Sorotan/sorot01.htm)

Penetapan Zona Kampanye PILBUP Kab Bogor

Proses tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor periode 2008 – 3013 yang dilakukan KPU maju selangkah lagi. Kemarin (28/7) KPU menggelar rapat koordinasi bersama para pasangan calon peserta pemilu mendatang, di ruang VIP B Gedung Tegar Beriman Kabupaten Bogor.

Kali ini mereka membahas tentang rancangan zona kampanye serta materi dan kegiatan yang diperbolehkan pada saat kampanye berlangsung. Koordinasi yang juga dihadiri muspida ini juga bertujuan agar semua proses dapat berjalan tertib dan lancar.

Selain menggelar kampanye damai dan konvoi bersama kelima pasangan calon, nanti juga akan digelar kegiatan debat publik, masih dalam proses rangkaian kampanye dari kelima pasang calon bupati dan wakil bupati peserta pemilu Bupati dan Wakil Bupati 2008. Dari hasil rapat ditetapkan daerah kampanye menjadi lima zona, tetapi untuk sementara belum diputuskan zona mana saja yang akan diberikan untuk masing – masing pasangan calon. Berikut pembagiannya :

ZONA A:
CIBINONG – BABAKAN MADANG – SUKARAJA – BOJONG GEDE – TAJUR HALANG – KEMANG – CITEUREUP

ZONA B :
GUNUNG PUTRI – KLAPANUNGGAL – CILEUNGSI – JONGGOL – SUKAMAKMUR – CARIU – TANJUNG SARI

ZONA C :
CIAMPEA – TENJO LAYA – CIBUNGBULANG – GUNUNG SINDUR – PAMIJAHAN – PARUNG – CISEENG – RANCABUNGUR

ZONA D :
LEUWILIANG – LEUWISADENG – NANGGUNG – CIGUDEG – JASINGA – SUKAJAYA – TENJO – PARUNG PANJANG – RUMPIN

ZONA E :
CIAWI – CARINGIN – CIJERUK – CIGOMBONG – MEGAMENDUNG – CISARUA – TAMAN SARI – CIOMAS – DRAMAGA

(http://www.kpud-bogorkab.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=76&Itemid=1)

PDIP Bogor mulai menyebarkan formulir caleg

Metrotvnews.com, Bogor: Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Bogor mulai menyebarkan formulir calon legislatif (caleg) untuk DPRD Tingkat I dan II serta DPR. Penyebaran formulir caleg Kabupaten Bogor yang dipilih DPC PDI Perjuangan dilakukan di Kantor DPC PDI Perjuangan di Jalan Tegar Beriman Cibinong. 

Menurut Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bogor, Bambang Gunawan, mengatakan, mereka yang mengambil formulir tersebut merupakan para caleg yang terjaring dalam beberapa tahapan penyaringan. Meliputi musyawarah anak cabang khusus PDI Perjuangan di tingkat desa dan rakercabsus sesuai surat keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor 210 Tahun 2008.

Untuk wilayah Kabupaten Bogor, PDI Perjuangan menjaring sebanyak 161 caleg, yang meliputi DPRD Kabupaten Bogor sebanyak 138 orang, caleg untuk DPRD Provinsi Jawa Barat 6 orang dan DPR sebanyak 18 orang. Nama-nama aktifis 1998 mencuat dalam hasil penjaringan caleg untuk DPR daerah bogor. Salah satu di antaranya adalah Adian Napitupulu, mantan aktifis Forum Kota.
(http://www.metrotvnews.com/berita.asp?id=63463)

VISI & MISI 5 PASANGAN CALON BUPATI & WAKIL BUPATI BOGOR PERIODE 2008-2013

VISI & MISI 5 PASANGAN CALON BUPATI & WAKIL BUPATI BOGOR PERIODE 2008-2013



Drs. H. Djuher, MM – H. Mohammad Rusdi AS
Pengusung:
P. DEMOKRAT, PKPB, PNUI, PKPI, PPDI, PKB

VISI
“Bersama Kita Wujudkan Kabupaten Bogor Sejahtera”

MISI
1. Tingkatkan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan (Mewujudkan suasana kehidupan antar umat beragama yang harmonis)
2. Berantas Kebodohan (Minimal wajib belajar 9 tahun tidak menjadikan beban rakyat)
3. Perangi Kemiskinan (Melalui maksimalisasi kekayaan sumber daya alam Kabupaten Bogor)
4. Ciptakan Iklim Investasi yang Kondusif ( Untuk menciptakan lapangan kerja)
5. Maksimalkan Pelayanan Kesehatan (Dengan pola birokrasi sederhana untuk meningkatkan kualitas kesehatan)
6. Reformasi Sistem Birokrasi (Dalam rangka mewujudkan clean government dan good governance)
 




H. Maman Daning– H. Muhammad Nurdin
Pengusung:
PERSEORANGAN

VISI
“Membangun Masyarakat Kabupaten Bogor yang Religius, Aman, Adil, Makmur, Sejahtera dan Berbudaya”

MISI
1. Mewujudkan Pendidikan Murah
2. Kesehatan Murah
3. Meningkatkan Produktivitas Petani
4. Meningkatkan Ekonomi Rakyat
5. Menciptakan Aparatur Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa
6. Meningkatkan Stabilitas Sosial, Politik dan Keamanan
7. Meningkatkan Toleransi antar Umat.




H. Tb Soenmandjaja SD – H. Ace Supeli
Pengusung:
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)

VISI
“Mewujudkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor
yang melayani dan amanah menuju Bogor lebih baik
dan sejahtera”

MISI
1. Memimpin dan membina Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor yang bersih, peduli, profesional, berwibawa, dan terpercaya dalam memberikan pelayanan publik yang partisipatif, berkualitas, efisien, efektif, dan transparan.
2. Meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menuju masyarakat madani.
3. Meningkatkan kualitas kesehatan dan pemerataan kesempatan memperoleh pelayanan kesehatan masyarakat terutama untuk kalangan tidak mampu.
4. Meningkatkan kesempatan memperoleh pendidikan terutama untuk menuntaskan wajib belajar sembilan tahun.
5. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan perempuan.
6. Meningkatkan perekonomian dengan mendorong tumbuhnya nvestasi yang berbasis industri, pertanian, pariwisata, serta sektor koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
7. Meningkatkan hubungan industrial antara pengusaha, pekerja/buruh, dan lingkungan masyarakat sekitar yang harmonis, seimbang, dan saling menguntungkan
8. Meningkatkan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan



H. Fitri Putra Nugraha, Ssos ( Nungki ) – RH. Endang Kosasih, MA, SE
Pengusung:
PARTAI GOLKAR

VISI
“Membangun Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa Guna Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Bogor yang Maju, Berkualitas, Adil dan Sejahtera Berdasarkan Iman dan Taqwa”

MISI
1. Mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) serta pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean government)
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas
3. Mewujudkan perekonomian Kabupaten Bogor yang tangguh
4. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak/berkepribadian dan memiliki keimanan serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
5. Mewujudkan Kabupaten Bogor yang asri dan lestari.



Drs. H. Rachmat Yasin, MM – H. Karyawan Fathurachman, SH, MH
Pengusung:
PPP, PDIP, P. PELOPOR, PNBK, P. PATRIOT PANCASILA, PSI

VISI
“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Bogor yang Bertaqwa,
Berdaya dan Berbudaya Menuju Sejahtera”

MISI
1. Meningkatkan keshalehan sosial sebagai implementasi ajaran agama dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Menanggulangi dan mengurangi kemiskinan dengan penataan dan peningkatan sarana, prasarana dan infrastruktur wilayah serta penciptaan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya investasi swasta dan masyarakat dengan daya saing, keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif Kabupaten Bogor.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
6. Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
7. Melakukan reformasi pelayanan public menuju tata pemerintahan yang baik.
8. Menumbuhkembangkan potensi industri, pertanian dan pariwisata secara optimal.
9. Menumbuhkembangkan kerjasama lintas daerah dalam kesatuan visi dan misi regional Jabodetabek

(http://www.kpud-bogorkab.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=1)

Belum Serahkan SK ke PPK Tim Sukses tak Bisa Protes

LEUWILIANG - Tim sukses calon bupati dan wakil bupati di Kecamatan Leuwiliang, tidak bisa melakukan protes jika terjadi keganjilan dalam proses pemilihan bupati Agustus mendatang. Pasalnya, hingga Rabu (24/7), Panitia Pemilihan kecamatan (PPK) Leuwiliang belum menerima SK tim sukses cabup dan cawabup.
 
Padahal, PPK sudah memberikan batas waktu kepada tim sukses masing-masing calon hingga 24 Juli itu untuk menyerahkan SK. Tapi baru satu tim sukses yang menyerahkan SK, yaitu tim sukses pasangan Djurus.
 
KPUD sendiri sudah menentukan, agar tim sukses cabup dan cawabup membuat SK. SK tersebut penting bagi PPK dan tim sukses untuk mendapatkan informasi seputar proses pemilu, termasuk proses kampanye.
 
“SK ini berfungsi untuk mempermudah seleksi kelengkapan administrasi di PPK, dan sebagai modal informasi tahap dan proses pemilu yang nantinya akan diberikan ke masing-masing tim sukses,” ujar Ketua PPK Leuwiliang Aji Nawi, kepada Radar Bogor.
 
Lebih lanjut ia menjelaskan, SK tim sukses sebagai bukti kepada PPK terkait struktur tim sukses masing-masing pemilu.

Sehingga, PPK akan tahu, siapa saja anggota yang masuk dalam tim, sukses. 
 
Lalu, apa sanksi yang akan diberikan bagi tim pemenang pemilu yang tidak menyerahkan SK tersebut? Aji Nawi mengatakan, PPK tidak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi, karena wewenang dipegang oleh KPUD. Yang jelas, pihaknya tidak akan menerima keluhan dari para tim sukses calon, jika mereka tidak menyerahkan SK tersebut.
 
“Kami tidak ingin disalahkan oleh mereka dalam proses pemilu nanti. Karena, kami sudah mengatakan dan melakukan sosialisasi jauh-jauh hari agar tim pemenang pemilu masing-masing calon segera menyerahkan SK tersebut,” tandasnya.
(http://www.radar-bogor.co.id/?ar_id=MTUyNjQ=&click=MzA=)

Sulit Terapkan Sekolah Gratis

Sulit Terapkan Sekolah Gratis

BOGOR - Para calon Wakil Bupati (Cawabup) Bogor yang akan maju dalam pemilihan 24 Agustus mendatang, mengaku bahwa pihaknya selama kampanye yang akan dilaksanakan pada 6-20 Agustus tidak mau mengumbar janji yang muluk-muluk di bidang pendidikan, khususnya janji sekolah gratis. Karena mereka melihat keuangan yang tertuang dalam APBD Kota Bogor dirasakan belum bisa memberlakukan sekolah gratis secara keseluruhan.

Pengakuan para Cawabup yang terdiri dari Ace Supeli (pasangan Sunmandjaya Rukmandis), Endang Kosasih (pasangan Fitri Putra Nugraha) dan Karyawan Fathurachman (pasangan Rachmat Yasin) di hadapan peserta diskusi terbuka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor yang diadakan Bogor Press Community (BPC) di Hotel Laras Hati, Kemang, Kabupaten Bogor, Kamis (24/7).

"Kita dalam hal ini yang hadir dalam diskusi ini sepakat bahwa tidak ingin berangan-angan atau janji politik untuk menyatakan sekolah gratis. Sebab kita melihat kondisi keuangan yang tertuang di dalam APBD tampaknya belum bisa menerapkan adanya sekolah gratis mulai dari tingkat SD hingga SMA," kata Ace Supeli.

Pernyataan Ace Supeli dibenarkan oleh Endang Kosasih. Bahkan Endang menegaskan bahwa untuk menerapkan program sekolah gratis sangat berat.

"Tetapi kalau secara gradual atau bertahap, maka bisa saja diterapkan atau diberlakukan progam sekolah gratis tersebut setelah melihat kemampuan APBD. Yaitu diberlakukan secara bertahap tetapi yang lebih difokuskan adalah di tingkat SD dan SMP. Selain itu memang masalah pendidikan itu sudah diamanatkan oleh UUD 1945," ujarnya.

Meski berat, kata Endang Kosasih, perlu dicoba sekolah gratis dari jenjang SD sampai SMP. Karena, ke depan kemampuan dan pendapatan dalam APBD kemungkinan bertambah, sehingga bisa diterapkan.

Sementara, Karyawan Fathurachman mengatakan, selama ini persoalan pendidikan di Kab, Bogor memperihatinkan. Setiap tahun dianggarkan dana untuk pendidikan sebesar Rp 511 miliar.

”Pada kenyataannya, dengan anggaran sebesar itu, rata-rata lama sekolah di Kab. Bogor baru 7,1 tahun,” ujarnya.

Tentang sekolah gratis, Karyawan tidak sependapat, karena PAD Kab. Bogor tiap tahunnya sebesar Rp 800 miliar. ”Cukup berat memberlakukan sekolah gratis, karena kemampuan APBD sangat terbatas. Untuk itu, saya dalam kampanye nanti tidak akan menjanjikan sekolah gratis,” ucapnya.
(www.pikiran-rakyat.com)

KPU Baru Serahkan Daftar Kekayaan Cabup

Panwas Tuding KPU Melanggar 
KPU Baru Serahkan Daftar Kekayaan Cabup

CISARUA - KPU Kabupaten Bogor baru kemarin mengirimkan berkas daftar kekayaan lima pasangan calon bupati dan wakil bupati Bogor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kelima berkas itu dibawa oleh staf KPU Kabupaten Bogor. 

Sebelumnya berkas tersebut akan dikirimkan langsung salah satu anggota KPU Kabupaten Bogor. “Sebenarnya kami sudah pernah ke KPK sebelumnya. Jadi, pengiriman berkas itu tidak perlu lagi dikawal oleh kami,” kata anggota KPU Kabupaten Bogor, Romli Eko Wahyudi. Selain daftar kekayaan calon, KPU Kabupaten Bogor juga mengirimkan berkas pendukung seperti surat berharga, sertifikat, surat kendaraan bermotor hingga rekening masing-masing pasangan. 
 
“Daftar kekayaan bisa diekspos jika KPK sudah memberikan surat yang menyatakan sudah diaudit dan paling cepat seminggu,” jelasnya.

Sementara itu, panitia pengawas (Panwas) pemilihan bupati dan wakil bupati (Pilbup) menyatakan bahwa KPU Kabupaten Bogor melanggar teknis pelaksanaan Pilbup. Berdasarkan hasil kajian Panwas, KPU Kabupaten Bogor terbukti melanggar peraturan karena belum melaporkan daftar kekayaan lima pasangan cabup-cawabup ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diaudit. Pelanggaran ini berdasarkan pasal 58 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 
“KPU seharusnya sudah melaporkan daftar kekayaan lima pasangan cabup-cawabup ke KPK sebelum pasangan dinyatakan sebagai calon. Lalu, arsip laporan dari KPK dilampirkan saat mendaftar sebagai calon. Jadi daftar kekayaan itu merupakan salah satu syarat menjadi calon bupati atau wakil bupati,” beber Ketua Panwas Kabupaten Bogor, Yana Nurheryana, yang ditemui Radar Bogor saat Rapat Kerja Panwas Pilbup se-Kabupaten Bogor di Hotel Ever Green, Cisarua, Rabu (23/7) lalu.
 
Namun kenyataannya, tambah Yana, hingga saat ini daftar kekayaan masing-masing calon masih berada di ruangan Divisi Teknis KPU Kabupaten dan rencananya baru hari ini diserahkan ke KPK. Itu berarti KPU gegabah menetapkan calon.
 
Lalu, apa tanggapan KPU Kabupaten Bogor? Melalui Ketua Divisi Teknis, Romli Eko Wahyudi, mengakui belum menyerahkan daftar kekayaan cabup-cawabup ke KPK. Namun, itu bukan melanggar aturan. 
 
“Di dalam aturan, setiap calon memang harus menyerahkan daftar kekayaannya ke KPK. Tapi, kami sepakat semua daftar kekayaan pasangan calon berada di KPU dulu baru diserahkan ke KPK,” dalih Romli.
 
Kenapa tak dilakukan sebelum ada penetapan pasangan calon? “Itu tak jadi soal. KPK juga melakukan audit hanya formalitas. Saya kira tidak ada yang perlu dipermasalahkan dengan daftar kekayaan ini,” katanya dengan enteng.
 
“Kami seharusnya menyerahkan daftar kekayaan pada Senin (21/7). Karena banyak agenda, jadi mundur hari ini (kemarin, red),” jelasnya.

Divisi Humas KPU Kabupaten Bogor, Achmad Fauzi, juga membantah jika KPU Kabupaten Bogor menyalahi aturan penyelenggaraan Pilbup. “Seharusnya Panwas membaca Undang-undang. Sebelum menjadi calon, setiap pasangan calon sudah menyerahkan daftar kekayaan, hanya saja belum diaudit oleh KPK. Dan ini tidak jadi soal,” tegas Fauzi.
(http://www.radar-bogor.co.id/?ar_id=MTUyMTE=&click=Nzg=)

Ogah Janjikan Sekolah Gratis

Ogah Janjikan Sekolah Gratis

Bogor, Warta Kota
Para calon Wakil Bupati (Cawabup) Bogor tak mau mengumbar janji dalam kampanye pilkada 6-20 Agustus mendatang. Mereka juga ogah memberikan janji sekolah gratis yang biasanya muncul dalam kampanye. Pengakuan para Cawabup itu muncul dalam sebuah diskusi terbuka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor yang diadakan Bogor Press Community (BPC) di Kemang, Kabupaten Bogor, Kamis (24/7). Para cawabup tersebut adalah Ace Supeli (pasangan Sunmandjaya Rukmandis), Endang Kosasih (pasangan Fitri Putra Nugraha alias Nungki) dan Karyawan Fathurachman (pasangan Rachmat Yasin).

Kita dalam hal ini yang hadir dalam diskusi ini sepakat bahwa tidak ingin berangan-angan atau janji politik untuk menyatakan sekolah gratis. Sebab kita melihat kondisi keuangan yang tertuang di dalam APBD tampaknya belum bisa menerapkan adanya sekolah gratis mulai dari tingkat SD hingga SLTA, kata Ace Supeli.
Namun untuk mendongkrak tingkat indeks pembangunan manusia (IPM) yang selama ini masih rendah, lanjut Ace, pihaknya akan mengupayakan peningkatan bagi para pendidiknya. Karena pendidik inilah yang menjadi tiang bagi para murid untuk menjadi manusia yang berpotensi sehingga di masa mendatang IPM Kabupaten Bogor tidak tertutup kemugkinan semakin baik dan berkualitas.
Pernyataan Ace Supeli dibenarkan Endang Kosasih. Bahkan Endang menegaskan bahwa untuk menerapkan program sekolah gratis sangat berat.
Tetapi kalau secara gradual maka bisa saja diterapkan atau diberlakukan progam sekolah gratis tersebut setelah melihat APBD. Yaitu diberlakukan secara bertahap tetapi yang lebih difokuskan adalah di
tingkat SD dan SMP ujarnya.

Karyawan Fathurachman mengatakan bahwa untuk meningkatkan IPM Kabupaten Bogor harus dilihat dari tiga faktor yaitu daya beli masyarakat, pendidikan dan kesehatan.
Ketiga faktor itu saling berkaitan sehingga kalau hanya diprioritaskan terhadap satu faktor saja maka sulit untuk mendongkrak posisi IPM.
Kalau daya beli masyarakat masih rendah, maka dengan sendirinya berpengaruh pula terhadap dua faktor
lainnya yaitu pendidikan dan kesehatan. Oleh karena perlu ada solusi untuk merumuskan tentang masalah itu, salah satunya adalah menguatkan sektor pangan masyarakat tandasnya.
Menyikapi pertanyaan peserta diskusi tentang kemungkinan mereka melihat langsung dunia pendidikan, Ace Supeli berjanji bahwa kalau mereka terpilih menjadi pemimpin di Kabupaten Bogor maka setiap bulannya satu diantara mereka akan menginap di daerah terpencil, sehingga dapat diketahui secara langsung kehidupan guru dan para murid di daerah tersebut.
Kami setiap bulannya akan menginap di daerah terpencil janjinya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Karyawan Fathurachman. Kalau memang nanti dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin Kabupaten Bogor, maka kami akan berbagi tugas.
Misalnya biarkan saja tugas seremonial ditangani bupati, sedangkan wakilnya bertugas yang menyangkut teknis pemerintahan kata Karyawan.
(www.wartakota.co.id)

Megawati Tantang Presiden PKS

Megawati Tantang Presiden PKS

Usia calon presiden dan wakil presiden sebaiknya kurang dari 50 tahun.

JAKARTA -- Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyatakan isu kepemimpinan muda dalam bursa pemilihan presiden dan wakil presiden seharusnya tidak dijadikan polemik.
"Kalau memang ada, majulah," katanya di kantor DPP PDIP, Jakarta, kemarin. "Pak Tifatul (Presiden Partai Keadilan Sejahtera) mau maju, majulah.

"Partai Keadilan Sejahtera memang salah satu kubu yang gencar menggulirkan isu kepemimpinan muda selama ini. Mega menyambut baik wacana tersebut. Dia menyatakan tidak masalah jika ada calon dari independen atau partai politik lain. "Siapa lagi mau maju, mau independen, mau masuk partai politik, ya, hayooh," kata Mega.

Sejauh ini beberapa nama sudah mendeklarasikan diri siap berlaga menuju kursi RI-1 pada Pemilihan Umum 2009. Mereka antara lain Soetrisno Bachir, Yusril Ihza Mahendra, Rizal Mallarangeng, dan Fadjroel Rachman.

Presiden PKS Tifatul Sembiring langsung menanggapi pernyataan Mega. PKS, kata dia, siap mengajukan calon presiden jika dalam pemilihan legislatif mendatang mampu menghimpun 20 persen suara. Soal siapa yang bakal dicalonkan, "Itu keputusan Majelis Syuro, yang beranggotakan 99 orang," katanya di sela acara Musyawarah Kerja Nasional PKS di Makassar.

Menurut Tifatul, isu pemimpin muda merupakan sebuah wacana yang diharapkan bisa merangsang minat para calon pemimpin muda. Dia beranggapan calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan 2009 sebaiknya berusia kurang dari 50 tahun. Hal itu merupakan bentuk regenerasi dan memberikan kesempatan kepada orang muda. "Bisa saja calon presiden itu dari PKS atau bukan PKS," kata dia, "Tapi, sejauh ini, PKS siap menunjuk calon presiden muda, yang tetap ditentukan Majelis Syuro.

"Di tempat yang sama, Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin mengingatkan agar kader partainya tidak terlibat dalam dukung-mendukung calon presiden. Menurut dia, partai harus berfokus untuk menang dalam pemilihan legislatif dengan minimal 20 persen perolehan suara. "Bila target itu tercapai, otomatis posisi tawar PKS lebih kuat," kata Hilmi. Sedangkan soal nama-nama calon presiden, ia menyatakan, "Sama sekali belum ada nama yang kami kantongi.

"Pada bagian lain Megawati mengkritik seruan untuk tidak memilih alias menjadi golongan putih, yang gencar muncul belakangan ini. Menurut dia, hal itu menyalahi ketentuan. Ia juga membantah tudingan bahwa golput dipilih karena masyarakat kecewa dengan calon-calon lama. "Kalau yang muncul itu-itu saja, kenapa tidak digali?"

Mega menambahkan, pemilihan umum secara langsung akan sia-sia kalau jumlah golput besar, misalnya mencapai 80 persen. "Mau diapakan bangsa ini? Orang yang memutuskan golput, cari negara lain (saja)."

Meski pemilihan presiden baru akan digelar setahun lagi kini sejumlah tokoh ramai-ramai mencalonkan diri. Sejauh ini beberapa nama sudah mendeklarasikan diri siap berlaga menuju kursi RI-1 pada Pemilihan Umum 2009. Mereka antara lain Ratna Sarumpaet, Yusril Ihza Mahendra, Rizal Mallarangeng, dan Fadjroel Rachman. Beberapa mantan jenderal seperti Wiranto, Sutiyoso, dan Kivlan Zen juga tengah bersiap-siap untuk maju.

Para tokoh-tokoh itu kini sedang sibuk berebut simpati. Mereka keliling ke berbagai daerah dengan memanfaatkan masa kampanye Pemilu yang sudah dimulai sejak 12 Juli lalu. Namun, kampanye saat ini yang diizinkan Komisi Pemilihan Umum, baru sebatas kampanye di ruang-ruang tertutup, bukan kampanye terbuka atau kampanye dengan arak-arakan.

Toh, meski masih dalam masa kampanye terbatas, para petinggi partai itu memanfaatkan juga untuk kampanye pemilihan presiden. Tifatul, misalnya, di Makassar menyentil soal calon presiden ideal. Kandidat lainnya, Rizal, mulai berkampanye lewat situs Internet Facebook.com.

Peminat RI-1
Pemilihan presiden dan wakilnya baru akan digelar setahun lagi. Tapi suhu politik sudah memanas. Calon-calon baru juga tumbuh bak jamur di musim hujan. Mereka ramai-ramai mengiklankan diri. Ada yang menghabiskan bermiliar-miliar rupiah untuk mengiklankan wajahnya di TV atau baliho. Ada pula yang kasak-kusuk mencari dukungan. Bahkan ada juga yang sudah saling serang, seperti Megawati Soekarnoputri (Ketua PDI Perjuangan) dan Tifatul Sembiring (Presiden Partai Keadilan Sejahtera).

"Calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan 2009 sebaiknya usianya kurang dari 50 tahun."
Tifatul Sembiring 47 tahun, Presiden PKS.
"Kalau memang berani, silakan maju, jangan berwacana saja. Pak Tifatul (Presiden Partai Keadilan Sejahtera) mau maju, majulah.

"MEGAWATI SOEKARNOPUTRI, usia 61 tahun, mantan presiden.
Kendaraan: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Kandidat lain:

Jusuf Kalla, usia: 66 tahun
Kendaraan: Partai Golongan Karya
"Janganlah politik dibagi-bagi dengan umur."

Wiranto, usia: 61 tahun
Kendaraan: Partai Hati Nurani Rakyat
"Banyak kader Golkar yang loyal kepada saya."

Prabowo Subianto, usia: 58 tahun
Kendaraan: Partai Gerakan Indonesia Raya
"Kalau dukungan rakyat signifikan, itu merupakan amanah."

Soetrisno Bachir, usia: 51 tahun
Kendaraan: Partai Amanat Nasional
"Hidup Adalah Perbuatan" -- slogan iklan di televisi

Yusril Ihza Mahendra, usia: 52 tahun
Kendaraan: Partai Bulan Bintang
"Presiden lamban, lebih baik saya yang jadi presiden."

Sutiyoso, usia: 64 tahun
Kendaraan: Partai Sejahtera Indonesia dan Bang Yos Center
"Saat masuk pasar, orang-orang pada berteriak menyambut saya."

Ratna Sarumpaet, usia: 59 tahun
Kendaraan: tidak jelas

Rizal Mallarangeng, usia: 43 tahun
Kendaraan: tidak jelas

Fadjroel Rachman, usia: 44 tahun
Kendaraan: tidak jelas

Kivlan Zein, usia: 63 tahun
Kendaraan: tidak jelas

Mega Tantang Tifatul Bersaing Dalam Pilpres 2009

Jakarta - Wacana pemimpin muda yang didorong PKS mendapat tantangan dari ketua umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Megawati menantang mereka untuk bertarung dalam Pilpres 2009.

“Mana yang muda-muda? Sini! jangan hanya ditokoh-tokohkan. Kamu populer nggak di mata rakyat,” kata Mega dalam sambutan pembukaan kaderisasi nasional kader muda PDIP di Kantor DPP PDIP, Jl Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (22/7).

Menurut Mega, seharusnya pihak yang mengaku tokoh muda menginstropeksi dirinya kenapa pilihan rakyat pada tokoh-tokoh lama. Sikap instropeksi itu sangat penting untuk melatih kedewasaan dalam berpolitik.

“Kalau sekarang itu-itu saja yang muncul kenapa, itu harus dicari tahu,” tantang Mega.

Sebelumnya Presiden PKS Tifatul Sembiring meminta para tokoh senior untuk tidak lagi mencalonkan diri dalam Pilpres 2009.

Mega: Kalau Pak Tifatul Mau Maju, Maju..!Presiden PKS Tifatul Sembiring meminta tokoh tua yang pernah menjadi pemimpin bangsa untuk minggir dari Pemilihan Presiden 2009. Mega menantang Tifatul untuk bersaing dengan dia.

“Kalau Pak Tifatul mau maju, maju! Jangan hanya berwacana,” kata Megawati dengan nada tinggi.

Menurut Ketua Umum DPP PDIP ini, soal pemimpin muda yang berani, enerjik, dan siap mengambil risiko, jangan hanya diwacanakan. Dia menantang tokoh muda yang ingin maju di Pilpres 2009 untuk bersaing dengannya.“Jangan hanya diwacanakan, kalau memang ada, majulah. Ini hanya media-media yang mencatat lalu diwacanakan,” ucap Mega bersemangat.

Sebelumnya, Tifatul Sembiring dalam pidato politiknya di Mukernas PKS di Hotel Clarion, Makassar, Senin 21 Juli, memberi warning 2009 adalah waktunya yang muda maju.“Ada yang pernah gagal tapi kepingin lagi maju. No way. Silakan minggir. Pemimpin baru itu balita di bawah lima puluh tahun,” ucap Tifatul kala itu.

PDIP Galang Anak Muda PDI Perjuangan (PDIP) tidak mau hanya menjadi nomor 2 seperti pada Pemilu 2004 lalu. Penggalangan terhadap kelompok pemilih muda terus dilakukan. Salah satunya dengan mengelar kaderisasi nasional kader muda PDIP.“Kita ingin membidik kaum muda dan pemilih pemula.

Taruna Merah Putih (TMP) sebagai sayap partai sekarang punya 300 ribu anggota kelompok muda. Dalam waktu 3 bulan lagi kami siapkan 500 ribu kader,” kata Ketua TMP Maruarar Sirait.

Sementara itu Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri meminta kader TMP mematangkan ideologi perjuangan PDIP. Dengan kader-kader yang kuat itulah, PDIP akan dapat memenangkan pemilu 2009.

“Sebenarnya bukan hanya slogan yg paling utama. Kader itu sadar penuh tujuannya. Dia juga harus siap ditempatkan di mana saja. Kader itu berbeda dengan anggota, simpatisan dan pendukung,” kata Mega dalam sambutannya.

Acara yang dihadiri 96 kader dari berbagai provinsi ini akan berlangsung sampai 25 juli 2008. Seluruh acara akan di fokuskan memahami ideologi perjuangan PDIP guna mencetak kader yang militan untuk memenangkan PDIP.

Tifatul: Di PKS Tidak Ada Kebiasaan Mencalonkan Diri Tantangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk maju dalam Pilpres 2009 ditanggapi santai Presiden PKS Tifatul Sembiring. Menurutnya, kader PKS tidak biasa mencalonkan diri.“Di PKS kami tidak terbiasa mencalonkan diri. Ada 99 orang di Majelis Syuro yang memutuskan jika saya bisa dicalonkan,” ujar Tifatul di Hotel Clarion, JL AP Pettarani, Makassar Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (22/7).

Tifatul menambahkan, yang dibutuhkan rakyat Indonesia saat ini adalah solusi bukan diskusi. Karena itu, setiap orang yang akan maju dalam Pilpres 2009 harus mempunyai konsep yang jelas tentang persoalan bangsa.“Tidak bisa hanya dengan mengandalkan bahwa saya ini adalah tokoh atau orang yang pernah berkuasa,” ujar Tifatul.

Tifatul: Jangan Pilih Pemimpin yang Pernah Gagal PKS semakin mantap mengusung capres balita (di bawah usia lima puluh tahun). Alasannya, Indonesia membutuhkan pemimpin yang segar, bukan yang pernah gagal.“Jangan (pilih) pemimpin yang pernah gagal,” tegas Presiden Tifatul Sembiring saat ditemui di Hotel Clarion, Jl AP Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (22/7). “Saya tidak mengatakan siapa pun, tapi harus sejalan antara persoalan bangsa dengan kemampuan seseorang. Tidak bisa hanya dengan mengandalkan figur,” imbuhnya.

Menurut Tifatul, pemimpin muda itu ibarat ranting pohon yang segar. Jika ranting itu dipatahkan, maka akan mengeluarkan getah yang segar pula.“Jadi yang berjiwa muda dan berusia muda pantas untuk menjadi pemimpin. Tapi kalau loyo itu bukan muda. Dia bisa jadi dari PKS, bisa juga bukan dari PKS yang kami usung,” ujarnya. (Detikcom)

Tekan Angka Golput, Sosialisasi Pilbup Digeber

TAMANSARI - Pemerintah kecamatan dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tamansari terus berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilbup Kabupaten Bogor yang akan digelar 24 Agustus 2008. 
 
Pemerintah kecamatan manargetkan tingkat partisipasi masyarakat hingga 95 persen. Untuk mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya, sejak beberapa minggu lalu pemerintah terus melakukan sosialisasi, mulai dari kecamatan hingga tingkat desa.
 
“Untuk Kecamatan Tamansari kita menargetkan 95 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) menggunakan hak pilih pada Pilbup nanti,” ujar Ketua PPK Tamansari, Eka Supriatin, kepada Radar Bogor usai melakukan sosialisasi Pilbup di Kecamatan Tamansari, Senin (21/7). 
 
Pihaknya, kata dia, bersama pemerintah kecamatan dan unsur Muspika akan berupaya semaksimal mungkin menekan angka golput di Kecamatan Tamansari. Ini dilakukan untuk suksesnya Pilbup Bogor 24 Agustus nanti. 
 
Di Kecamatan Tamansari, sambung Eka, ada 56.337 jiwa daftar pemilih tetap. Mereka akan menggunakan hak pilih di 135 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di delapan desa. Dengan sosialisasi ini, pihaknya berharap tumbuh kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan hak pilih. 
 
Sementara Camat Tamansari, Dadang Sulaiman mengatakan, partisipasi masyarakat sangat penting untuk suksesnya pemilihan bupati dan wakil bupati pada 24 Agustus nanti. Oleh sebab itu pihaknya berharap masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya sebaik mungkin. 
 
Pun demikian di Kecamatan Ciomas, Selasa (22/7), sosialisasi Pilbup juga digelar dengan menghadirkan para kepala desa, PPK, Panwas, tokoh masyarakat dan tim sukses masing-masing calon. Sosialisasi ini dilakukan untuk menekan angka golput di Kecamatan Ciomas
(http://www.radar-bogor.co.id/?ar_id=MTUwNTg=&click=MjA=)

Rahman “Uhuy” Bius Pedagang Pasar Ciawi

CIAWI – Pedagang Pasar Ciawi Sabtu (19/7) lalu kedatangan tamu istimewa. Tamu istimewa itu adalah pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Bogor nomor urut 5 Rachmat Yasin dan Karyawan Fathurachman (Rahman). Para pedagang makin heboh lantaran Rahman membawa artis komedi Komeng “Uhuy” yang juga merupakan relawan pasangan Cabup/Wabup yang diusung enam parpol itu.

Karuan saja suasana Pasar Ciawi yang tengah ramai-ramainya menjadi hiruk pikuk melihat Rahman dan Komeng masuk ke lorong-lorong pasar yang belum lama direnovasi itu. Ini adalah kali kedua Komeng terlibat dalam sosialisasi pasangan Rahman. Sebelumnya, Komeng juga ikut dalam kunjungan ke Pasar Citeureup dua pekan lalu. Saat pasangan Rahman dan Komeng datang, pedagang langsung berteriak-teriak “uhuy”. Bahkan, Komeng menambah embel-embel ”uhuy” ketika nama Rahman disebut.
Menurutnya nama Rahman “uhuy” merupakan satu kesatuan yang menyimbolkan keakraban dirinya dengan Rahman. Dengan gayanya yang kocak, komeng berhasil mendoktrin warga sekitar sehingga hampir setiap langkah rombongan disoraki dengan teriakan “Rahman Uhuy..!! Rahman Uhuy..,”
Pasangan Rahman yang didampingi istrinya masing-masing didampingi Komeng masuk ke lantai dasar Pasar Ciawi di mana yang dijual adalah daging. Seperti layaknya seorang pembeli, mereka bertanya seputar harga dan permasalahan yang sedang dihadapi para pedagang disana. Hampir semua blok yang ada di pasar tradisional Ciawi mereka datangi. Dari pedagang sayur, daging, kelontongan, emas, buah, sampai pedagang kaki lima mereka jajahi. Respon para pedagang sangat baik, bahkan sampai ada pedagang yang curhat tentang keluhannya pada RY dan KF.

Ahmad (29), salah seorang pedagang sayur yang biasa mangkal di Blok D mengaku senang dan bangga karena merasa dijenguk oleh pemimpin. Terlebih ia bisa melihat langsung pelawak sohor yang tadinya hanya bias dilihat di TV saja.Dirinya berharap Rahman benar-benar jadi memimpin Kabupaten Boogor.
“Bangga urang didatangan ku calon Bupati jeung wakil Bupati, sasalaman deuih. Eta teh bener pan si Komeng Uhuy.. Komeng ge dukung Rahman, maenya urang henteu, Sugan bener meunang jadi Bupati,”katanya.

Iring-iringan rombongan Rahman “Uhuy” menyita perhatian warga sekitar pasar. Orang-orang yang akan melintas sampai sulit mencari jalan karena desakan para rombongan yang diikuti para fans Komeng yang ingin mengambil foto. Suasana bertambah pikuk, ketika rombongan Rahman “Uhuy” membagi-bagikan cendera mata bagi setiap warga yang sempat berbincang dengan rombongan.
Disela-sela kunjungan RY tak lupa menyampaikan pesan pada rakyatnya agar tidak lupa menuntaskan tugasnya untuk ikut serta mensukseskan Pemilu Bupati Bogor, 24 Agustus mendatang.

“Lamun milih pamimpin ulah siga meuli ucing dina karung, kudu wawuh saha-sahana, abdi boga niatan jadi pamimpin, insya allah bisa nampung keluhan sadaya warga,” ujarnya sambil memperkenalkan diri.

Hal senada juga dilontarkan oleh Karyawan Faturachman, pendamping RY, dalam kesempatan yang sama, dirinya mengingatkan kepada seluruh warga untuk tidak menyia-nyiakan hak pilihnya. “Pemilu nanti sekurang-kurangnya menghabiskan biaya 43 M, itu semua merupakan uang rakyat. Alangkah bodohnya kita jika menyia-nyia kan hak kita untuk memilih pemimpin, saya yakin warga Ciawi sudah mengerti dan pintar untuk menyikapinya,” tandasnya.
(www.rycenter.com)

Pilih Rahman No 5 (tambahan)

Setelah Diundi, Deklarasi Siap Menang dan Siap Kalah
Cabup Sambut Gembira Nomor Urut

BOGOR - Teriakan tim sukses mengiringi penetapan nomor urut kandidat bupati/wakil bupati Bogor oleh KPU Kabupaten Bogor di Gedung Tegar Beriman, kemarin.

Mereka umumnya gembira dengan nomor urut yang didapat jagoannya, tak terkecuali para kandidatnya. Pada rapat pleno terbuka nomor urut tersebut, ratusan tim sukses dan puluhan undangan memenuhi ruangan.

Setelah KPU Kabupaten Bogor menetapkan lima pasangan balon lolos menjadi calon, suasana tegang langsung menyelimuti ruangan rapat terbesar di area Pemkab Bogor itu.

Setelah dibacakan tata cara pengundian, setiap pasangan calon mengambil sebuah bola yang berisikan huruf dari A sampai E dari tabung kaca.

Pasangan Rachmat Yasin dan Karyawan Fathurachman (Rahman) mendapat giliran pertama mengambil bola karena sebagai pasangan kandidat pertama yang mendaftar ke KPU.

Disusul pasangan Djuher dan Muhammad Rusdi (Djurus), Pasangan Maman Daning dan Muhammad Nurdin (HMD-N), pasangan Sae (Sonemandjaja dan Ace Supeli), serta terakhir Nungki sareng Endang Kosasih (Nu Sae).

Hasilnya, Djurus mendapatkan huruf A, Rahman huruf B, Sae huruf C, HMD-N huruf D, dan Nu Sae huruf E. Sesuai dengan tata cara pengundian, setiap pasangan yang mendapatkan huruf awal berhak mendapatkan giliran pertama mengambil bola yang didalamnya terdapat nomor urut untuk Pilbup.

Akhirnya pasangan yang mendapatkan nomor urut 1 adalah Djurus, nomor urut 2 HMD-N, nomor urut 3 Sae, nomor urut 4 Nu Sae, dan nomor urut 5 adalah Rahman.

Saat kertas berangka terlihat, setiap pasangan langsung tersenyum gembira. Mereka juga langsung meneriakan angka ke arah undangan dan tim sukses. Peserta setiap pasangan langsung berteriak bersahutan. Panitia pun sempat kelimpungan dengan kegaduhan itu.

Pihak pengamanan yang terdiri dari Satpol PP dan Polisi kewalahan menarik para pendukung yang berebutan ingin mengabadikan momen pengundian nomor itu dengan kamera saku maupun kamera telepon genggam.

“Saya harap tim sukses tenang agar acara rapat pleno ini bisa berjalan lancar,” imbau salah satu anggota KPU Kabupaten Bogor yang juga bertindak sebagai pemandu acara Haryanto Surbakti berkali-kali.

Acara kemudian dilanjutkan dengan melakukan deklarasi damai oleh masing-masing pasangan calon. Semua pasangan secara serempak membacakan deklarasi damai yang dipandu anggota KPU Kabupaten Bogor Romli Eko Wahyudi.

Setiap calon menyepakati akan melaksanakan kegiatan kampanye sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka juga bersedia menjaga ketertiban dan keamaman dalam setiap kampanye.

Beberapa poin deklarasi lainnya adalah menghormati kebebasan pers, menyelesaikan masalah melalui musyawarah, menghormati dan menerima hasil penghitungan suara, menerima kekalahan, berkewajiban menyampaikan isi deklarasi, dan bersama-sama menyelesaikan dan mencari solusi atas permasalahan yang timbul dalam Pilbup.

Semua pasangan calon lalu menandatangani pernyataan calon diikuti oleh Bupati yang diwakili Sekda Achmad Sundawa, Kapolres AKBP Suntana, Ketua KPU Kabupaten Bogor Aan Hanafiah, dan Ketua Panwas Kabupaten Bogor Yana Nurheryana.

Ketua KPU Kabupaten Bogor Aan Hanafiah mengatakan agenda mendesak KPU ke depan adalah menentukan zona dan jadwal kampanye pada 30 Juli mendatang. Penentuan zona ini menurutnya akan menyertakan pihak kepolisian, desk pilkada, dan Panwas.

Sementara bagaimana perasaan kandidat dengan angka yang didapat? Pasangan Djurus lewat Rusdi mengatakan, nomor satu merupakan tanda-tanda dari Maha Kuasa. ‘’Kami mengambil nomor urut pertama, kami pula yang mendapatkan nomor urut pertama.

Mudah-mudahan diridhai Allah’’ jelas Rusdi
Sedangkan HMD-N yang bernomor urut dua menyatakan sebagai nomor hoki. ‘’Dengan angka ini kita akan all out untuk memenangkan pertarungan," kata H Maman Daning.
Lantas Sae mengakui nomor tiga adalah nomor bagus karena berada di tengah di antara satu sampai lima. ‘’HADE (Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf) juga menang dengan angka itu. Insya Allah kami menang,’’ kata Soenmandjaja.

Kemudian Nu Sae juga menyatakan angka empat sebagai nomor istimewa. ‘’Jusuf Kalla dan JK menang dengan angka itu. Insya Allah angka ini menjadi keberuntungan, karena kami mempunyai target kursi istimewa,’’ kata Nungki.

Adapun Rahman menganggap nomor urut 5 sebagai berkah karena sejak awal menginginkan angka ini. ‘’Saya memang menyukai angka ganjil dan angka lima inipun sudah ganjil,’’ kata Rachmat Yasin.
(www.radar-bogor.co.id)

Pilih Rahman No 5

RAHMAN - BERSATU BOGOR MAJU
H. RACHMAT YASIN - H. KARYAWAN FATHURACHMAN
CALON BUPATI - WAKIL BUPATI BOGOR 2008-2013

ingat RAHMAN ingat nomor 5
ingat RAHMAN pilih nomor 5
BOGOR MAKMUR & SEJAHTERA


Rapat Pleno Terbuka Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon
Jumat, 18 Juli 2008

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38 Tahun 2008, hari ini (18/07) KPU Kabupaten Bogor menggelar rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon dan pengundian nomor urut calon bupati dan wakil bupati Bogor untuk pemilu 24 Agustus mendatang dimulai pukul 14.00 sampai dengan selesai di Gedung Tegar Beriman Kompleks Pemkab Bogor.

Dalam pleno yang dihadiri oleh ketua dan anggota KPU, kelima pasangan calon beserta tim sukses dan pendukungnya, MUSPIDA, MUSPIKA dan juga para stake holder ini ditetapkan urutan nomor untuk masing – masing pasangan calon bupati dan wakil bupati yang nantinya akan digunakan dalam surat suara.

Urutannya adalah sebagai berikut :
1. Drs. H. Djuher, MM dan H. Mohammad Rusdi (DJURUS)
2. H. Maman Daning dan H. Muhammad Nurdin (ANNUR)
3. H. Tb. Soenmandjaja SD dan Drs. H. Ace Supeli (SAE)
4. H. Fitri Putra Nugraha ( Nungki) dan RH. Endang Kosasih, MA, SE (NUSAE)
5. Drs. H. Rachmat Yasin, MM dan H. Karyawan Fathurachaman, SH, MH. (RAHMAN)

Dilanjutkan dengan pembacaan Deklarasi Damai “ SIAP MENANG, SIAP KALAH” dipimpin oleh H. Romli Eko Wahyudi, SKH anggota KPU Kabupaten Bogor dari Divisi Teknis Pemilu dilanjutkan dengan penandatanganan Ikrar bersama oleh kelima pasangan calon.
(www.kpud-bogorkab.go.id)

PDI Perjuangan Kuasai 48 Persen Pilkada Kabupaten dan Kota

JAKARTA - Hingga pertengahan Juli 2008, sekira 48 persen pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia dimenangi calon yang diusung PDI Perjuangan, kata Sekjen DPP PDI Perjuangan, Pramono Anung.
"Dari keseluruhan kemenangan tersebut, 40 persen di antaranya merupakan kandidat PDI Perjuangan sendiri. Selebihnya pasangan yang diusung bersama dengan partai lain," kata Pramono Anung di dalam pesawat dalam perjalanan Solo-Jakarta, Rabu malam, seusai mendampingi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Menurut dia, penggandengan partai politik lain dilakukan jika di daerah tertentu tidak mungkin PDI Perjuangan berjuang sendiri. "Itu terutama terjadi di pemilihan gubernur, misalnya di daerah-daerah yang kita memang harus melakukan koalisi, seperti di Sulawesi Selatan, DKI Jakarta dan Banten. Tetapi yang kita usung tetap menang," katanya.

Menurut Pramono, PDI Perjuangan menang 14 kali dari 26 kali pemilihan gubernur yang dilakukan secara langsung yang telah digelar di Indonesia. Dari 14 itu, 10 merupakan kader yang diusung sendirian oleh PDI Perjuangan, sisanya pasangan yang diusung bersama partai lain.

Pacu Mental Kader
Sementara itu, Megawati Soekarnoputri sendiri mengatakan, berbagai kemenangan dalam pilkada dalam dua setengah tahun terakhir karena semakin efektifnya mesin politik partai. "Kita tetap konsolidasi. Dan sejak 2005, mental kader partai dipacu lagi. Kendaraan tidak boleh mogok lagi. Jadi harus pacu mental kader itu. Dan hasilnya terlihat pada Pilkada-pilkada itu," ungkapnya.

Pada 2004 PDI Perjuangan gagal dalam pemilihan presiden. Menurut Megawati, kemenangan di berbagai pilkada itu sangat menentukan perjalanan politik partainya, terutama menghadapi pemilu legislatif maupun pemilu presiden 2009. "Anda tahu kan, tujuan Parpol itu merebut kekuasaan. Karena itu, seperti mobil, maka mesin politik kami harus selalu siap pakai. Mesin partai harus terus-menerus dimaksimalkan," katanya.

Kemenangan PDI Perjuangan di empat provinsi strategis dalam dua bulan terakhir, yaitu di Jateng, Bali, NTT, dan Maluku, menurut Megawati Soekarnoputri, juga merupakan momentum yang patut dipertahankan serta dimaksimalkan untuk menuju pertarungan secara nasional memperebutkan posisi Presiden RI.
(www.republika.co.id)

Peran Istri Cabup Bisa Kurangi Golput

 
BOGOR-Aktivitas dan mobilitas yang tinggi dari peran kampanye istri-istri calon bupati yang akan bertarung di Pilkada Kabupaten Bogor, 24 Agustus mendatang diyakini sebagian kalangan akan memberi dampak positif bagi partisipasi masyarakat dalam memilih. Hal itu dikemukan Aan Hanafiah Ketua KPUD Kabupaten Bogor ketika diminta pendapatnya apakah kegiatan kampanye para isti Cabup dan Cawabup bisa dikatakan melanggar aturan.

“Enggak justeru itu fenomena yang bagus untuk mengurangi dampak Golput yang seringkali terjadi dari minuusnya informasi yang didapat masyarakat,” papar Aan, ketika ditemui baru-baru ini.
Lebih lanjut Aan menjelaskan bahwa saat ini KPUD sendiri terbatas dalam soal anggaran dan jadwal tahapan sosialisasi untuk meningkatkan peran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Dengan seringnya para istri mendatangi berbagai kegiatan kaum ibu di 40 Kecamatan hal ini akan dapat membantu informasi Pilkada itu sendiri. “Kami justeru merasa terbantu sekali dengan peran mereka selama ini, karena masyarakat akan semakin banyak masyarakat yang mengetahui, lain soal jika telah keluar jadwal kampanye, tentu saja mereka harus mentaati jadwal masing-masing,” tandas Aan.

Hal senada diungkapkan Ny Elly Halimah RY, yang saat ini terus mengunjungi beberapa Kecamatan setiap harinya untuk kampanye pencalonan suaminya yang diusung PPP dab PDIP (Rahman). Dengan mendatangi setiap komunitas ibu-ibu di setiap kecamatan Elly RY yakin hal tersebut akan mengurangi jumlah Golput dibanding pada saat Pilgub beberapa waktu lalu. “Ibu-ibu merupakan kelompok yang significan untuk menurunkan angka Golput, karena mereka cenderung reaksioner dalam menyebarkan informasi bagi komunitasnya,” ungkap Elly,

Sementara Saptariyani Karyawan Fathurachman, ketika dihubungi secara terpisah mengutarakan hal yang sama. Dalam hematnya sosialisasi yang dilakukan istri-istri calon Bupati dan wakilnya tentu saja akan dapat mengurangi jumlah masyarakat yang tidak cukup memiliki informasi mengenai Pilkada langsung. ”Oh iya sosialisasi Cabup dan Cawabup akan memberikan dampak ganda bagi sukses Pilkada dan populeritas calon itu sendiri,” ujarnya.

Dari pantauan di lapangan saat mengikuti kegiatan sosialisasi istri-istri Cabup dan Cawabup di beberapa Kecamatan. Banyak ibu-ibu yang mengetahui adanya Pilbup justeru dari acara sosialisasi yang diikutinya. Menurut Minarni warga Kampung Sudamanik, Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor. Ia tertarik mengikuti kegiatan sosialisasi karena diajak temannya yang tergabung dalam pengajian rutin mingguan. “Insya Allah saya akan menggunakan hak pilih, karena calonya saya kenal,” paparnya, ketika ditanya apakah akan menggunakan hal pilihnya pada Pilkada nanti.
(www.rycenter.com)

Dukung Pasangan RAHMAN Masyarakat Bola Akan All Out

CIBINONG - Komunitas Insan Sepakbola (KIS) Kabupaten Bogor yang telah memproklamirkan diri mendukung pencalonan Rachmat Yasin (RY) menjadi calon Bupati Bogor 2008-2013, menyatakan tak tergantung dengan tim sukses RY. Ada atau tidaknya tim sukses, KIS hanya akan mendukung calon yang menyukai dunia sepakbola.
“KIS tak ada kaitanya dengan tim sukses, kami hanya mendukung figurnya. Kebetulan RY menjadi Ketua Umum Persikabo, dan sudah tangungjawab moral pecinta sepakbola hanya mendukung dia,” kata Ketua Umum KIS Rony Toisuta, kemarin.
Rony mengklaim, anggota KIS sudah bertambah dan mencapai ribuan orang dari komunitas-komunitas korwil KIS di tingkat kecamatan. Bahkan KIS juga tidak menutup diri terhadap suporter Persikabo yang mau bergabung. Bagi KIS kata Rony, siapa pun warga Kabupaten Bogor berhak masuk komunitas yang mengkhususkan diri peduli terhadap perkembangan dunia sepakbola.
KIS pada sosialisasi pertamanya, berbarengan dengan kompetisi RY Cup di Kecamatan Tajurhalang yang dibuka Syihabudin Ma’mun pada 15 Juli lalu, telah memberikan bantuan bola terhadap klub setempat. Rencananya, KIS akan terus berkunjung ke masyarakat seperti ke daerah Bogor Barat dan Bogor Timur. “Kami silaturahmi saja dan mengajak masyarakat, kalau mau dunia sepakbola lancar, maka dukung pemimpin yang peduli dengan olahraga juga,” ungkap Roni.
Sementara kelompok suporter Persikabo seperti Kabomania saat diminta tanggapannya mengenai rencana KIS yang sudah terang-terangan mendukung RY, menyatakan tak keberatan secara pribadi. Namun secara organisasi, Kabomania adalah kelompok independent yang diberi kebebasan memberikan hak pilihnya terhadap calon yang dikehendaki.
“Secara pribadi kami mendukung RY, tetapi untuk Kabomania sendiri tidak seperti itu. Saya memang mendukung atas dasar kepentingan sepakbola. Kita tahu Persikabo berhasil itu karena dia begitu juga dengan Kabupaten Bogor memiliki stadion. Kontribusi RY sudah terbukti ada. Jadi wajar, jika pecinta sepakbola mendukungnya,” tutur Wakil Ketua Kabomania Kemal Fasya
(www.pakuanraya.com)

Kertas Suara Pilbup Aman Dari Sabotase

Cikaret - Sekretaris KPU Kabupaten Bogor Nuradi SH, mengungkapkan pengadaan kertas suara untuk Pemilihan Bupati (Pilbup) Bogor dijamin aman dari tangan-tangan jahil yang ingin menciptakan suasana tidak kondusif di Kabupaten Bogor. Selain itu, sekretariat KPU juga memastikan tender proyek pengadaan kertas suara Pilbup berlangsung fair dan tidak ada kecurangan karena teknisnya dilaksanakan secara transparan oleh panitia dan diawasi langsung anggota KPU.

“Memang ada kekuatiran bahwa pihak tertentu bisa melakukan perbuatan curang atau melakukan sabotase terhadap lembaran kertas suara, tetapi itu sulit terjadi. Sebab saat kertas suara dicetak, ada petugas KPU yang mengawasi dan juga disertai polisi yang akan menjaga proses cetak sampai pada pendistribusian. Selanjutnya, kertas suara dicek oleh KPU baru kemudian distribusikan oleh rekanan pemenang tender ke tiap-tiap KPPS,” ungkap Nuradi di Sekretariat KPU Kabupaten Bogor, Kelurahan Tengah, Cibinong, Senin petang (14/7).

Kemungkinan terjadinya kecurangan oleh pihak tertentu, tambah mantan Kepala Bagian Hukum Setdakab Bogor ini, sangat sulit terjadi karena lembaran kertas suara akan dicek ulang petugas KPU begitu sampai di KPPS. “Apakah jumlahnya sudah pas dengan yang telah dialokasikan, kemudian lembarannya sama tidak dengan yang ditetapkan sebelum dan sesudah dari percetakan. Pokoknya kita akan periksa ulang setiap kertas suara di KPPS,” ujarnya.

Dia juga mengatakan bahwa proses tender pengadaan kertas suara masih terus berjalan dan sudah memasuki tahap penilaian, sehingga belum diketahui perusahaan atau siapa yang memenangi tendernya. “Panitia sudah melakukan tahapan penilaian atas penawaran yang masuk, jadi kita belum siapa pemenangnya. Perusahaan yang mengajukan penawaran bukan hanya dari Bogor, tetapi juga dari Jakarta, Bekasi, Karawang dan Tangerang,” paparnya.

Disinggung tentang kemungkinan adanya “permainan” dalam proses tender, Nuradi menampiknya. Dia menegaskan tidak mungkin staf sekretariat KPU atau panitia tender melakukan hal itu, oleh sebab aturan main dalam lelang tender kali ini adalah sistem gugur, ditambah lagi anggota KPU ikut mengawasi pelaksanaannya. Sehingga sulit bagi siapapun untuk bermain memenangkan perusahaan tertentu. “Saya pun tidak berani bermain karena aturan mainnya sangat ketat,” imbuhnya
(www.bogoronline.com)

Komitmen Mangku Pastika Menangkan PDIP di Bali

Denpasar  - Calon Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengucapkan terima kasih kepada pendukung dan simpatisan yang telah bekerja maksimal untuk memenangkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali pada 9 Juli lalu.

"Saya berterima kasih dan bangga telah diberi kepercayaan oleh pendukung dan simpatisan. Untuk itu saya berkomitmen memenangkan PDIP pada pemilu legislatif maupun pemilihan presiden-wakil presiden mendatang," kata Mangku Pastika dalam rapat kerja daerah DPD PDIP Bali di Denpasar, Minggu.

Ia menilai dari proses hingga pelaksanaan Pilgub Bali telah berjalan aman dan damai. Untuk mempertahankan situasi ini diperlukan kerja keras dari semua elemen masyarakat.

Mangku Pastika akan merangkul semua elemen masyarakat yang awalnya berseberangan dalam visi dan misi termasuk juga pemilihan kandidat cagub.

"Mari kita bersama-sama membangun Bali agar lebih baik dari sekarang. Saya minta maaf jika selama berlangsungnya Pilgub ada kekurangan dan kekeliruan dalam berperilaku," ucap Pastika didampingi calon wakil gubernur, Anak-Agung Ngurah Puspayoga.

Begitu juga euforia atau rasa kegembiraan dari pendukung dan simpatisan atas kemenangan Pilgub, hendaknya disikapi dengan bijaksana sehingga tidak menimbulkan antipati terhadap PDIP selaku pengusung pasangan Mangku Pastika-Puspayoga.

"Saya salut dan bersyukur dalam menyambut kegembiraan tersebut tidak sampai menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan," ucapnya.

Mangku Pastika berkomitmen untuk membesarkan partai berlambang banteng moncong putih tersebut, sehingga Pulau Bali merupakan rumah terbesar bagi PDIP.

"Saya berkomitmen dalam pemilu legislatif dan pemilihan presiden-wakil presiden, PDIP dapat menjadi pemenangnya di Pulau Dewata," kata Mangku Patika yang mengenakan baju kemeja merah dipadu celana gelap.
(www.antara.co.id)

Caleg PDIP Harus Bebas Catatan Kriminal dan Korupsi Apapun

Cirebon - Kecenderungan munculnya kasus korupsi di tubuh legislatif membuat PDI Perjuangan mengeluarkan aturan ketat dimana calon legislatif dari PDI Perjuangan tidak hanya harus bebas dari cacatan kriminal tetapi juga harus bebas dari kasus korupsi.

"Kita nanti akan membentuk tim verifikasi untuk menilai data-data calon legislatif agar calon yang ditetapkan mempunyai catatan bebas kriminal dan tidak tersangkut kasus korupsi apapun," kata Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Rudi Harsa Tanaya usai acara Deklarasi Calon Incumben Dedi Supardi di Ball Room Apita Hotel Cirebon, Minggu.

Ia menjelaskan, setiap calon akan diminta mengisi sejumlah pertanyaan dengan nilai skor yang ada termasuk pertanyaan masalah catatan kriminal dan kasus korupsi.

"Jika skornya bagus tetapi mempunyai satu catatan kriminal atau pernah tersangkut kasus korupsi maka skornya jadi hangus," katanya.

Terkait tim verifikasi, ia menjelaskan, tim verifikasi untuk calon DPRD Kabupaten/Kota terdiri dari tiga wakil DPC PDIP dan dua wakil dari Pengurus Anak Cabang, demikian juga tim verifikasi untuk calon DPRD Propinsi terdiri atas tiga wakil DPD dan dua wakil DPC.

"Jadi ada perwakilan dari level dibawahnya untuk mencegah manipulasi," katanya.

Sebelumnya di hadapan 1.500 pengurus DPC PDIP dan PAC se-Kabupaten Cirebon, Rudi Harsa meminta agar setiap calon legeslatif harus mulai turun ke bawah untuk mendapat dukungan dari konstituennya karena Pemilu 2009 sudah diambang pintu.

Terkait dengan dimulainya kampanye peserta Pemilu sejak 12 Juli 2009 kemarin, Rudi meminta agar setiap PAC harus mulai membuat spanduk dan atribut yang mensosialisasikan PDI Perjuangan sebagai salah satu peserta Pemilu dengan nomor 28.

"Nomor 28 harus mulai disosialisasikan dengan semangat Sumpah Pemuda 1928, 28 itu nomor sakral sebagai tanggal lahir sumpah pemuda yang akhrirnya memberi semangat kebangsaan dan kemerdekaan," katanya.

Kepada calon incumben Dedi Supardi, Rudi Harsa juga meminta agar setiap gambar Dedi Supardi harus didampingi latar belakang gambar PDIP bernomor 28 dan gambar Ibu Megawati sebagai salah cara ikut mensosialisasikan calon Presiden pada Pilpres 2009.

"Setiap gambar Dedi wajib dengan latar belakang lambang PDIP bernomor 28 dan gambar Ibu Megawati, karena tanpa PDIP dan Megawati, Dedi tidak mungkin jadi bupati," katanya.
(www.antara.co.id)

Gratis Jadi Caleg PDIP

Jakarta - Konon kabarnya, seseorang harus merogoh kocek dalam-dalam untuk menjadi calon legislatif dari partai politik. Tapi ini terbantahkan di PDIP. Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri ini tidak memungut bayaran bagi siapa saja yang menjadi caleg di partai moncong putih itu.

"Untuk menjadi caleg dari PDIP tidak dipungut sesen pun, termasuk formulir dan sebagainya. Tidak ada pungutan, semuanya gratis," janji Sekjen PDIP Pramono Anung di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu (12/7).

Dari mana uang PDIP untuk pendanaan kampanye? Menurut Pramono, itu dilakukan secara gotong royong seperti yang selama ini mereka lakukan dalam setiap pilkada. Hal ini juga yang menjadi kunci sukses kemenangan PDIP di beberapa pilkada seperti di Bali dan Maluku Utara baru-baru ini.

"Maka kenapa bisa banyak menang, karena kegotongroyongan itu menjadi kekuatan partai saat ini. Jadi kita melakukannya secara gotong royong," beber pria yang akrab disapa Mas Pram.

Meski begitu, sampai saat ini PDIP belum mengetahui dana yang dibutuhkan untuk kampanye selama setahun ini. "Mungkin dibandingkan dengan partai-partai besar seperti PDIP, kita termasuk yang tidak terlalu besar," imbuh Pram.
(www.inilah.com)

Menang Disejumlah Pilkada, PDIP Miliki Modal Kuat di Pilpres 2009

Menang Disejumlah Pilkada, PDIP Miliki Modal Kuat di Pilpres 2009

Jakarta : Pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia Effendi Gazali menyatakan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki modal kuat sekaligus keuntungan psikologis yang besar untuk memenangkan pertarungan pada pemilu legislatif dan pemilihan presiden tahun 2009 mendatang.

Menurut Effendi, kemenangan yang diraih kader maupun pasangan yang diusung partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu terbukti di berbagai pemilihan kepala daerah (pilkada), baik provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota.

“Orang akan mengatakan, kader dan mesin partai PDIP sudah teruji di lapangan. Misalnya tampil sebagai pemenang di daerah-daerah kunci seperti Jawa Tengah dan Bali, mungkin sebentar lagi di Jawa Timur. Publik akan membandingkan dengan partai lain yang pada saat-saat terakhir justru mengalami banyak kekalahan,” ujarnya kepada para wartawan di gedung parlemen, Senayan, Kamis (10/7).

Kendati begitu, Effendi mengingatkan kepada para kader partai yang berhasil menang dalam pilkada itu, segera menunjukkan kiprahnya untuk mewujudkan janji-janji selama kampanye.

“Kalau banyak kepala daerah yang memenangkan pilkada dan segera berkiprah untuk keuntungan rakyat, seperti Rustriningsih di Kebumen, akan sangat mudah mengantarkan kembali Megawati menduduki kursi RI-1. Tapi, kita juga harus mengingatkan mereka, harus terus konsisten dengan kemenangan itu untuk terus menguntungkan rakyat. Perilaku pasangan atau para kader yang jadi kepala daerah itu jangan fokus hanya melakukan balas jasa terhadap partai, tapi melupakan kepentingan yang menguntungkan rakyat,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait mengatakan, kemenangan yang diraih kader maupun pasangan yang diusung partainya dalam berbagai pilkada di daerah itu dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu mesin partai, pemilihan figur atau tokoh serta strategi kampanye. Namun, ia mengatakan, ada varian utama yang mempengaruhi ketiga faktor tersebut.

“Figur Ibu Mega strategis sekali dalam mendorong ketiga faktor itu, Apalagi Megawati langsung turun ke daerah-daerah untuk berkampanye dan bersilaturahim dengan semua elemen masyarakat,” terangnya.

Senada dengan Effendi, Maruarar juga mengingatkan para kader maupun pasangan yang diusung PDIP segera melakukan tranformasi janji, visi dan misinya agar mewujudkan dalam kebijakan yang pro rakyat. “Siapapun yang memerintah, bakal ditinggal pemilih kalau hanya bisa janji tanpa ada bukti. Rakyat sudah tidak butuh retorika. Rakyat butuh bukti,” tegas dia.

Selain itu, lanjut dia, yang harus dilakukan dalam proses transformasi itu adalah dalam bentuk politik anggaran. “Anggaran yang tertuang dalam APBD itu harus pro rakyat, efektif dan produktif. Jangan hanya besar dalam jumlah alokasinya, tetapi targetnya juga harus terukur,” tandas Maruarar.

Menyoal kemenangan di Bali dan Maluku, Maruarar mengatakan, PDIP harus mempersiapkan mentalitas dan karakter sebagai partai yang akan memerintah pada tahun 2009 mendatang. “Kita akan buktikan kemenangan itu memang kemenangan rakyat, kemenangan untuk kesejahteraan rakyat. Itu akan menjadi faktor penentu kemenangan tahun 2009 nanti,” optimisnya.

Saat ini, imbuh, PDIP sudah memenangkan pilkada tingkat provinsi di Sumbar, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Selain itu, partainya juga berjaya di Bali, Maluku, Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur. “Kita juga menang lebih dari 150 pilkada tingkat kabupaten/kota”.

Sedangkan untuk pemilihan gubernur (pilgub) di Riau, Sumatera Selatan dan Lampung September mendatang, “Kita targetkan minimal menang di dua provinsi di Pulau Sumatera itu. Supaya ada balance,” tandasnya.

Cawapres

Pada kesempatan terpisah, Direktur Pro Mega Center Mochtar Muhammad meyakini bahwa kemenangan Megawati dalam Pilpres 2009 sudah di depan mata. “Ibu Mega sudah layak tampil sebagai presiden tahun 2009, karena sudah banyak kadernya yang tampil sebagai gubernur, bupati maupun walikota,” katanya.

Menurut Mochtar, yang harus dilakukan sekarang ini adalah menimang-nimang siapa calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya. Dipaparkannya, dari survei yang dilakukan pihaknya, ada lima kandidat yang pantas mendampingi Megawati. Kelima kandidat itu adalah Wiranto, Sultan HB X, Sutrisno Bachir, Antasari Azhar dan Pramono Anung.

“Kita prediksi, setelah pilgub di Lampung, Sumatera Selatan dan Riau, strong voters Ibu Mega di atas 40 persen. Itu dengan kalkulasi bahwa kandidat calon presiden yang akan maju maksimal empat calon. Nah, kalau di atas 40 persen, kita akan usulkan sebaiknya cawapres Ibu Mega berasal dari internal partai sendiri, dalam hal ini Pramono Anung,” ujarnya.

Wacana cawapres internal itu, lanjut Mochtar, akan dilemparkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP yang bakal digelar di Solo, September mendatang. “Tapi, sebelum rakernas, kita akan melakukan survei kandidat cawapres. Survei itu akan dilakukan oleh dua lembaga survei untuk mencari kandidat cawapres yang objektif,” pungkasnya. (beritasore.com)

Cagub Pastika Peroleh Suara 55,61 Persen

Denpasar - Hasil sementara pemilihan gubernur-wakil gubernur Bali yang masuk ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, Kamis hingga Pukul 17.00 sebanyak 1.965.321 suara dari total 2.631.754 pemilih terdaftar.

Dari jumlah suara hasil pencoblosan Rabu (9/7) yang masuk ke KPU dan dinyatakan tidak sah sebanyak 17.522 suara.

Pasangan cagub Made Mangku Pastika-Anak Agung Puspayoga yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menang telak di enam kabupaten/kota yakni Tabanan, Bangli, Klungkung, Badung, Buleleng dan Kota Denpasar.

Sedangkan pasangan cagub Tjokorda Budi Suryawan-Nyoman Gede Suweta hanya menang di dua Kabupaten, yaitu Kabupaten Karangasem dan Gianyar. Untuk cagub Gede Winasa-I Gusti Bagus Alit Putra hanya menang di Kabupaten Jembrana.

Pastika-Puspayoga sementara memperoleh 1.083.209 suara (55,61%), Cok Budi Suryawan-Suweta 504.133 suara (25,88%) dan Winasa-Alit Putra 360.457 suara (18,51%).

Ir Luh Riniti Rahayu anggota KPU Bali dari Divisi Sosialisasi mengatakan, penetapan hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah Provinsi Bali Tahun 2008 dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang sudah dijadwalkan.

Penetapan hasil penghitungan suara cagub-cawagub masa bakti 2008-2013 akan dilakukan pada 16 Juli mendatang, katanya.
(www.antara.co.id)

Tiga Faktor Antarkan PDIP Menangi Pilkada

Jakarta - Kemenangan yang diraih kader dan pasangan yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam sejumlah Pilkada dipengaruhi tiga faktor, yaitu mesin partai, pemilihan figur atau tokoh serta strategi kampanye.

"Figur Ibu Mega strategis sekali dalam mendorong ketiga faktor itu," kata Ketua DPP PDIP (bidang kepemudaan) Maruarar Sirait di Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis.

Namun, masih ada varian utama yang mempengaruhi ketiga faktor tersebut. Megawati langsung turun ke daerah-daerah untuk berkampanye dan bersilaturahmi dengan semua elemen masyarakat. Ini mendorong semangat kader untuk menggerakkan mesin partai.

Senada dengan pendapat pengamat komunikasi politik dari UI Dr Effendi Gazali, Maruarar juga mengingatkan kader maupun pasangan yang diusung PDIP segera mewujudkan janji, visi dan misi saat kampanye. Kebijakannya sebagai birokrat harus pro rakyat.

"Siapapun yang memerintah, bakal ditinggal pemilih kalau hanya bisa janji tanpa ada bukti. Rakyat sudah tidak butuh retorika. Rakyat butuh bukti," kata politisi muda DPR yang tergabung dalam Kaukus Muda Parlemen Indoensia (KMPI) pimpinan Yuddy Chisnandi (Golkar) ini.

Salah satu hal penting yang harus dilakukan dalam proses transformasi janji adalah dalam bentuk politik anggaran. Anggaran yang tertuang dalam APBD harus pro rakyat, efektif dan produktif. Jangan hanya besar dalam jumlah alokasinya, tetapi targetnya juga harus terukur.

Menyoal kemenangan PDIP dalam Pilkada di Bali dan Maluku, Arar mengatakan, PDIP harus mempersiapkan mentalitas dan karakter sebagai partai yang akan memerintah pada tahun 2009. "Kita akan buktikan kemenangan itu memang kemenangan rakyat, kemenangan untuk kesejahteraan rakyat. Itu akan menjadi faktor penentu kemenangan tahun 2009," katanya.

Sampai saat ini, PDIP sudah memenangkan Pilkada tingkat provinsi di Sumbar, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Selain itu, PDIP berjaya di Bali, Maluku, Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Kita juga menang di lebih dari 150 Pilkada tingkat kabupaten/kota," katanya.

Untuk pemilihan gubernur (Pilgub) di Riau, Sumatera Selatan dan Lampung pada September 2008, pihaknya menargetkan minimal menang di dua provinsi di Pulau Sumatera itu.
(www.antara.co.id)

Komunikasi Politik Intensif Antarkan PDIP Menangi Pilkada

Jakarta - Keberhasilan para elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjalin komunikasi intensif dengan masyarakat menghantarkan partai ini menjadi pemenang dalam sejumlah Pilkada gubernur dan bupati/walikota di Indonesia, kata seorang pengamat komunikasi.

"Orang akan mengatakan, betapa menjelang Pemilu legislatif dan Pilpres 2009, PDIP sudah menguasai beberapa Pilkada," kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI) DR Effendi Gazali di Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis.

Ia mengemukakan, kemenangan PIDIP dalam sejumlah Pilkada merupakan modal kuat sekaligus keuntungan psikologis yang besar untuk memenangi Pemilu legislatif dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2009.

"Orang akan mengatakan, betapa menjelang Pemilu legislatif dan Pilpres 2009, PDIP sudah menguasai beberapa Pilkada," katanya.

PDIP tampil sebagai pemenang di daerah-daerah kunci, seperti Jawa Tengah dan Bali, mungkin sebentar lagi di Jawa Timur. Publik akan membandingkan dengan partai lain yang pada saat terakhir justru mengalami banyak kekalahan.

Kemenangan dalam Pilkada itu sekaligus membuktikan kepada pihak lain bahwa kader dan mesin PDIP sudah teruji di lapangan. "Kemenangan yang menjadi keuntungan psikologis itu harus diikat kuat untuk merapatkan dan menguatkan barisan. Lalu bersatu ke luar menghadapi pertarungan di Pemilu legislatif maupun Pilpres," katanya.

Tokoh "Republik BBM" yang baru akan mengakhiri masa lajang pada 27 Juli 2008 ini mengingatkan kader PDIP yang berhasil menang dalam Pilkada segera menunjukkan kiprah untuk mewujudkan janji selama kampanye.

Kalau banyak kepala daerah (dari PDIP) yang memenangi Pilkada dan segera berkiprah untuk keuntungan rakyat, seperti Rustriningsih di Kebumen, PDIP akan sangat mudah menghantarkan kembali Megawati menduduki kursi RI-1.

"Kita juga harus mengingatkan mereka, harus terus konsisten dengan kemenangan itu untuk terus menguntungkan rakyat. Perilaku pasangan atau kader yang menjadi kepala daerah jangan fokus hanya melakukan balas jasa terhadap partai, tapi melupakan kepentingan yang menguntungkan rakyat," katanya.
(www.antara.co.id)

Inilah Nomor Urut 34 Partai yang berhak mengikuti Pemilu 2009

Jakarta, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengadakan rapat pleno terbuka dalam rangka Pengambilan dan Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu 2009, Rabu (9/07), bertempat di Gedung KPU Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat.
Acara dimulai pukul 14.00 WIB dan dipimpin langsung oleh Ketua KPU, Prof. Dr. Hafiz Anshary AZ, MA. Dalam acara itu diundang para Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Parpol untuk mengambil nomor urut.

Hadir dalam acara tersebut seluruh Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, dan pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU.

Berikut adalah nomor urut Parpol peserta Pemilu 2009:
1. Partai Hati Nurani Rakyat
2. Partai Karya Peduli Bangsa
3. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia
4. Partai Peduli Rakyat Nasional
5. Partai Gerakan Indonesia Raya
6. Partai Barisan Nasional
7. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
8. Partai Keadilan Sejahtera
9. Partai Amanat Nasional
10. Partai Perjuangan Indonesia Baru
11. Partai Kedaulatan
12. Partai Persatuan Daerah
13. Partai Kebangkitan Bangsa
14. Partai Pemuda Indonesia
15. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
16. Partai Demokrasi Pembaruan
17. Partai Karya Perjuangan
18. Partai Matahari Bangsa
19. Partai Penegak Demokrasi Indonesia
20. Partai Demokrasi Kebangsaan
21. Partai Republik Nusantara
22. Partai Pelopor
23. Partai Golongan Karya
24. Partai Persatuan Pembangunan
25. Partai Damai Sejahtera
26. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia
27. Partai Bulan Bintang
28. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
29. Partai Bintang Reformasi
30. Partai Patriot
31. Partai Demokrat
32. Partai Kasih Demokrasi Indonesia
33. Partai Indonesia Sejahtera
34. Partai Kebangkitan Nasional Ulama

Sumber : KPU

Pilkada Gubernur Maluku Digelar Hari Ini

Pilkada Gubernur Maluku Digelar Hari Ini

Sosialisasi pelaksanaan Pilkada Maluku sudah dilakukan dengan berbagai cara, termasuk memasang papan yang berisi empat kandidat gubernur-wakil gubernur Maluku di depan Kantor KPU Maluku di Kota Ambon. Menurut jadwal, pencoblosan dilangsungkan tanggal 9 Juli 2008. Meski demikian, hingga Kamis (3/7) distribusi logistik pilkada ke sejumlah wilayah masih terkendala cuaca.

AMBON, RABU - Masyarakat Maluku hari ini (Rabu, 9/7) akan memberikan suaranya untuk memilih gubernur dan wakil gubernur 2008-2013.

Pilkada Maluku akan diikuti oleh 936.519 pemilih yang tersebar pada 2.628 TPS, di antaranya Kabupaten Maluku Tenggara, termasuk Kota Tual dengan 104.207 orang pemilih tetap dengan 311 TPS, Maluku Tenggara Barat sebanyak 98.079 pemilih pada 302 TPS, Kepulauan Aru sebanyak 44.082 pemilih pada 175 TPS, Seram bagian barat 95.148 pemilih pada 295 TPS. Seram bagian timur 61.482 pemilih pada 185 TPS, Kabupaten Buru 98.043 pemilih pada 302 TPS, Maluku Tengah 225.644 pemilih tetap pada 596 TPS, dan Kota Ambon sebanyak 209.834 pemilih tetap dengan jumlah TPS 480 unit.

Empat pasangan calon yang akan bersaing itu, yakni Karel Albert Ralahalu (Rasa) dengan nomor urut 1, Abdullah Tuasikal-Septinus Hematang (Tulus) nomor urut 2, Aziz Samual dan Lukas Uwuratuw (Asli) mendapatkan nomor urut 3, dan Abdullah Latuconsina-Eduard Frans dengan slogan (Madu) memiliki nomor urut 4.

Ratusan personel Polda Maluku disebarkan untuk melakukan penjagaan ketat pada sejumlah titik rawan menjelang pelaksanaan pilkada. Kepala Polda Maluku Brigjen Mudji Waluyo membenarkan, lebih dari 713 personel polisi, di samping didukung ratusan personel TNI, mengamankan jalannya pesta demokrasi di Maluku yang diikuti empat pasangan calon kepala daerah itu guna mempebutkan 936.519 pemilih tetap pada 2.628 TPS tersebar di tujuh kabupaten dan dua kota.

"Ratusan personel ini telah disebarkan ke seluruh kabupaten/kota di Maluku untuk mengamankan jalannya pilkada agar berlangsung damai, jujur, dan adil sehingga menjadi cerminan pelaksanaan demokrasi bagi daerah lainnya," ujar Mudji.

Ia mengakui, berdasarkan hasil evaluasi terdapat beberapa titik rawan di Maluku yang memiliki potensi konflik menjelang pilkada pada 9 Juli. Kerawanan ini tidak hanya terkait keamanan, tetapi juga kondisi cuaca, seperti longsor dan banjir.

Beberapa titik rawan itu merupakan daerah yang pernah terjadi konflik horizontal, beberapa waktu lalu, akibat persoalan batas lahan dan sebagainya. Jasirah Leihitu merupakan salah wilayah yang dimaksud, juga wilayah sepanjang Kecamatan Seram Utara-Barat dan Kecamatan Teun Nila Sarua di Kabupaten Maluku Tengah.

Sedikitnya ada lima titik rawan di Kecamatan Leihitu, Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, telah dijaga satuan pengamanan dalam rangka mengantisipasi berbagai gangguan dimaksud. Kapolda Mudji Waluyo menegaskan, wilayah yang paling rawan di Maluku saat ini adalah kecamatan Wahai hingga TNS. "Dari Wahai ke Kecamatan TNS itu ada pengamanan tersendiri, itu daerah rawan sekali," katanya.

Adapun Kota Ambon terdapat titik rawan menurut kategori tertentu, yakni rawan 1, rawan 2, dan seterusnya dalam tingkat kejahatannya. Demikian pula dalam hal kondisi alam dan wilayahnya.
(http://www.kompas.com/read/xml/2008/07/09/07000244/pilkada.maluku.digelar.hari.ini)

Cuaca Buruk, Logistik Pilkada Maluku Tak Sampai

Cuaca Buruk, Logistik Pilkada Maluku Tak Sampai

MANADO, SELASA- Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Seram Bagian Timur di Provinsi Maluku memastikan 1.427 pemilih di Desa Teur, Kecamatan Wakatei tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Distribusi logistik pilkada Maluku hingga Selasa (8/7) malam ini tidak bisa dilakukan akibat cuaca buruk. Kapal-kapal tidak bisa melaut akibat gelombang setinggi 4-5 meter.

“Dengan sangat prihatin 1.427 pemilih di Teur tidak bisa menggunakan hak pilihnya besok (Rabu 9 Juli). Kami sudah berusaha maksimal tetapi cuaca sangat buruk dan logistik belum sampai di sana,” ujar Sidik Rumahloak, Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, yang dihubungi Kompas dari Manado, Sulawesi Utara, Selasa (8/7).

Informasi itu baru diterima Sidik pada Selasa malam sekitar pukul 20.00 WIT dari Sarbin Seretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Wakatei. Desa Teur merupakan desa terjauh berbatasan dengan Kabupaten Maluku Tenggara. Gelombang laut di lokasi itu berkisar antara 4-5 meter, sehingga tidak bisa dilalui oleh kapal-kapal kayu. Cuaca buruk berlangsung sejak tiga minggu ini dengan angin kencang kencang dan hujan lebat.

“Saya sudah melaporkan kendala ini ke KPU Provinsi Maluku. Kami belum tahu apa kebijakan yang diambil tetapi kemungkinan pemilihan di empat TPS (Tempat Pemungutan Suara) di Desa Teur itu akan ditunda,” ujar Sidik. 

Polisi juga tertahan

Sidik menambahkan, cuaca buruk juga menghambat pengiriman anggota polisi untuk menjaga TPS. Satu regu polisi saat ini tertahan di Pulau Geser dalam perjalanan ke Pulau Gorom di Seram Bagian Timur (SBT).
Jusuf Idrus Tatuhey, Ketua KPU Provinsi Maluku pada Selasa malam belum bisa dihubungi, tetapi pada Selasa siang tadi ia mengatakan bahwa distribusi logistik sudah sampai ke seluruh TPS. Pernyataan ini sekitar lima jam sebelum informasi dari KPU SBT.

Ia juga mengakui undangan pilkada belum bisa diterima oleh setiap pemilih hingga Selasa sore. Pembagian undangan diharapkan bisa selesai sebelum waktu pemungutan suara pada 9 Juli pagi. “Di rumah saya ada enam orang tetapi baru tiga yang menerima undangan. Saya tidak tahu apakah ini terlambat dibagikan atau nama mereka tidak ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Undangan hanya dibagikan kepada mereka yang namanya masuk DPT,” ujar Tatuhey. 

Vecky Syair, Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Aru menegaskan, seluruh alat kelengkapan pilkada telah sampai ke 157 TPS. Kartu undangan juga telah dibagikan ke 43.279 orang yang tercantum dalam DPT. Aparat kepolisian dan satuan polisi pamong praja juga sudah siaga di tiap TPS.

Kepala Polda Maluku Brigjen (Pol) Mudji Waluyo menilai, ada beberapa TPS yang rawan konflik antara lain di Desa Batumerah, Paso, Hitu Lama dan Hitu Mesing. Perselisihan dikhawatrikan terjadi antaranggota KPPS saat penghitungan suara. Penyelenggara pemungutan suara dihimbau bersikap netral supaya pilkada berjalan lancar. TPS yang diprediksi rawan konflik penjagaanya ditingkatkan.

Daniel Nirahua, Ketua Panwas Pilkada Maluku menginstruksikan seluruh anggota panwas mewaspadai kemungkinan kampanye gelap dan politik uang. Saat ini ada satu kasus pembagian beras ke masyarakat yang sedang diselidiki.

Daniel menambahi, di Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah, tiga orang kader salah satu partai yang lolos verifikasi KPU menjadi korban pemukulan oleh warga. Mereka menyosialisasi partai baru untuk Pemilu 2009 tetapi dicurigai oleh warga membagi-bagikan uang. Saat mobil digeledah oleh warga ditemukan proposal salah satu pasangan calon peserta pilkada Maluku. Mereka babak belur dihajar massa dan kemudian dibawa ke Polsek Salahutu.
(http://www.kompas.com/read/xml/2008/07/08/20525561/cuaca.buruk.logistik.pilkada.maluku.tak.sampai)

66 Parpol Peserta Pemilu 2009

Sesuai pengumuman yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebanyak 66 partai politik menjadi calon peserta pemilu 2009 mendatang. Namun, menurut anggota KPU, Andi Nurpati Baharuddin, KPU belum meneliti kembali keabsahan pendaftaran partai politik tersebut.

Partai terakhir yang mendaftar adalah Partai Republikan. Partai ini mendaftarkan diri lebih dari pukul 12.00 malam. Namun KPU tetap menerima pendaftaran partai tersebut. Menurut KPU, jumlah 66 partai tersebut termasuk partai dengan pengurus ganda. Dua pengurus yang mendaftar tetap dihitung sebagai satu partai.

Di hari terakhir, belasan partai mendaftarkan diri. Termasuk dua parpol besar, yakni PAN dan PKB. PAN dipimpin langsung oleh Ketua Umum Soetrisno Bachir. Sementara PKB yang mendaftar adalah pengurus hasil MLB Parung, yakni Ali Masykur Musa bersama Sekjen Yenny Wahid. Adapun PKB MLB Ancol sudah mendaftar di KPU pada Minggu (11/5) lalu.

Selain itu, kemarin mendaftar parpol baru yang cukup diperhitungkan, yakni Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). Rombongan PKNU itu dipimpin langsung Ketua Umum Choirul Anam dan Sekjen Idham Cholied.

Selama proses pendaftaran, kebanyakan parpol baru mengerahkan massa. Misalnya, Partai Hanura, PPRN, Partai Matahari Bangsa (PMB), dan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) membawa ratusan hingga ribuan simpatisan hanya untuk mendaftar di KPU. Massa yang paling besar tercatat dibawa oleh PDP. Partai yang diketuai Laksamana Sukardi itu membawa ribuan orang dengan atribut layaknya karnaval. Lalu, Hanura, gara-gara ratusan kadernya terlalu protektif terhadap Ketua Umum Wiranto, massa partai itu sempat bersitegang dengan sejumlah wartawan.

Sementara itu, parpol-parpol besar di DPR relatif lebih terorganisasi. Kebanyakan mendaftarkan diri hanya dengan sejumlah pejabat DPP. Massa yang dibawa pun relatif sedikit, hanya puluhan.

Beberapa partai memang didaftarkan dua kali karena ada dua kepengurusan. Partai-partai tersebut adalah seperti Partai Nasional Indonesia Marhaenisme dan Partai Kebangkitan Bangsa. KPU juga belum mengklasifikasikan partai tersebut dalam kategori partai yang harus diverifikasi atau tak perlu diverifikasi.

Apabila membaca undang-undang no. 10 tahun 2008, terdapat 16 partai yang langsung menjadi peserta pemilu 2009. Hal ini karena partai-partai tersebut memiliki wakil di DPR. Yang pastinya, verifikasi awal tetap dilakukan di internal KPU.

Menurut anggota KPU, I Gusti Putu Artha, KPU akan memberikan waktu bagi partai politik untuk memperbaiki syarat administrasi selama tujuh hari. Apabila tidak lolos verifikasi administrasi, maka partai tentunya tidak bisa mengikuti verifikasi faktual.

Berdasarkan jadwal yang dikeluarkan KPU, verifikasi administrasi dimulai pada tanggal 10 April sampai 30 Mei 2008. Sedangkan verifikasi faktual diadakan pada tanggal 3 Juni sampai 2 Juli 2008. Menurut rencana, KPU akan menetapkan partai peserta pemilu 2009 pada tanggal 5 Juli 2008.

Inilah daftar Parpol calon peserta Pemilu 2009:

1. Partai Golkar

2. Partai Persatuan Pembangunan

3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

4. Partai Bintang Reformsi

5. Partai Karya Peduli Bangsa

6. Partai Demokrasi Kebangsaan Bersatu

7. Partai Bulan Bintang

8. Partai Demokrat

9. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan

10 Partai Damai Sejahtera

11 Partai Pemersatu Bangsa

12 Partai Keadilan Sejahtera

13 Partai Peratuan Daerah

14 Partai Buruh

15 Partai Penegak Demokrasi Indonesia

16 Partai Hati Nurani Rakyat

17 Partai Kasih Demokrasi Indonesia

18 Partai Kerakyatan Nasional

19 Partai Matahari Bangsa

20 Partai Peduli Rakyat Nasional

21 Partai Demokrasi Pembaruan

22 Partai Republik Indonesia

23 Partai Persatuan Perjuangan Rakyat

24 Partai Kongres

25 Partai Amanat Nasional

26 Partai Gerakan Indonesia Raya

27 Partai Patriot

28 Partai Pelopor

29 Partai Kebangkitan Nasional Ulama

30 Partai Islam

31 Partai Bhinneka Indonesia

32 Partai Pemersatu Nasionalis Indonesia

33 Partai Kristen Demokrat

34 Partai NKRI

35 Partai Kristen Nasional Demokrat Indonesia

36 Partai Pembaruan

37 Partai Syarikat Indonesia

38 Partai Barisan Nasional

39 Partai Kasih

40 Partai Masyarakat Madani Indonesia

41 Partai Nasional Banteng Kemerdekaan

42 Partai Tenaga Kerja Indonesia

43 Partai Pemuda Indonesia

44 Partai Nurani Umat

45 Partai Reformasi

46 Partai Kristen Indonesia 1945

47 Partai Kedaulatan

48 Partai Indonesia Baru

49 Partai Indonesia Sejahtera

50 Partai Indonesia Tanah Air Kita (PITA)

51 Partai Bhinneka Tunggal Ika

52 Partai Demokrasi Perjuangan Rakyat

53 Partai Bela Negara

54 Partai Republiku Indonesia

55 Partai Republikan

56 Partai Persatuan Daerah

57 Partai Matahari Bangsa

58 Partai Gerindra

59 Partai Pemersatu Bangsa

60 Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia

61 Partai Demokrasi Pembaruan

62 PNI Marhaenisme

63 PKB pimpinan Ali Masykur Musa

64 PKB pimpinan Muhaimin Iskandar

65 Partai Penegak Demokrasi Indonesia versi Mentik Budiwiyono

66 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

(http://www.tempointeraktif.com/)
(http://www.kompas.com/)
(http://www.indopos.co.id/)