Kamis, Juni 11, 2009

Bogor Barat Layak Mekar

Bogor Barat Layak Mekar

CIBINONG - Semangat masyarakat Bogor Barat menuntut pemekaran semakin menyala. Setelah sejumlah aktivis dan organisasi kepemudaan mendatangi Departemen Dalam Negeri, hari ini masyarakat Bogor Barat akan mendatangi gedung DPR di Senayan Jakarta.

Bahkan, kedatangan masyarakat Bogor Barat kali ini akan didampingi langsung seluruh anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bogor.

Ketua Komisi A Hidayat Royani mengatakan, kunjungan itu untuk menindaklanjuti hasil kunjungan sebelumnya di Depdagri. “Agendanya, konsultasi dan komunikasi serta menyampaikan hasil kajian dari Depdagri,” katanya.

Politisi Partai Golkar ini menegaskan, hasil kajian Depdagri, wilayah Bogor Barat sangat layak untuk mekar dari Kabupaten Bogor. Karena baik secara teknis dan cakupan wilayah, sudah tidak ada masalah.

“Karena itu kita akan datangi Komisi II DPR. Kita berharap DPR segera merancang UU-nya,” kata Hidayat.

Sejumlah ormas dan masyarakat Bogor Barat, kata Hidayat, juga akan berangkat bersama-sama. Di antaranya, Komite Pembentukan Kabupaten Bogor Barat (KPP-KBB), Jaringan Muda Bogor Barat, dan sejumlah tokoh masyarakat Kabupaten Bogor.

(http://bogorbarat.com/category/sosial-budaya/politik/)

Jumat, Juni 05, 2009

VISI, MISI, & PROGRAM MEGA PRABOWO 2009-2014

VISI, MISI, & PROGRAM MEGA PRABOWO 2009-2014 

MEGA PRABOWO menyiapkan agenda-agenda strategis atau program utama yang ditawarkan ke publik untuk memberikan solusi dalam membawa kehidupan bangsa kearah yang lebih baik. VISI DAN MISI diurai/dijabarkan menjadi Isu-isu Pokok (di bidang ekonomi, hukum, sosial-politik, pertahanan - keamanan, serta pendidikan dan kebudayaan), selanjutnya menjadi Program-program Utama dan Program Aksi 5 tahun ke depan di setiap gatra kehidupan. 


VISI DAN MISI
 
VISI MEGA PRABOWO 2009-2014 adalah: “GOTONG ROYONG MEMBANGUN KEMBALI INDONESIA YANG BERDAULAT, BERMARTABAT, ADIL DAN MAKMUR”. Adapun MISI yang diusung adalah: “Menegakkan kedaulatan dan kepribadian bangsa yang bermartabat; Mewujudkan kesejahteraan sosial dengan memperkuat ekonomi kerakyatan; Menyelenggarakan pemerintahan demokratis – konstitusional yang bersih dan efektif”.

PROGRAM UTAMA BIDANG EKONOMI


INDUSTRI STRATEGIS BERBASIS SUMBERDAYA ALAM TERBARUKAN
Desain pengelolaan industri pertanian kita masih belum berubah sejak jaman kolonial, yang menempatkan kita hanya sebagai sumber pemasok bahan mentah. 
MEGA PRABOWO akan mengakhiri keterbelakangan ini dengan mengarahkan industri pengolahan sumber daya alam terbarukan, khususnya pertanian dan perikanan, agar mampu menciptakan dan memanfaatkan semua potensi nilai tambah perekonomian yang mungkin didapatkan dari industri ini  


PETANI, NELAYAN, BURUH, KOPERASI, SERTA USAHA KECIL SEBAGAI SUBYEK PEMBANGUNAN
Produktivitas tertinggi dalam perekonomian yang justru datang dari petani, nelayan, koperasi maupun usaha kecil tak membuat mereka keluar dari posisi yang marjinal. MEGA PRABOWO akan memberdayakan kelompok-kelompok tersebut agar menjadi subjek dalam pembangunan ekonomi, yang akan tercermin dari regulasi maupun anggaran negara


POLITIK ANGGARAN PRO RAKYAT
Anggaran pertanian, dan perikanan yang justru merupakan inti dari pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam terbarukan, selama ini sangat minimal. 
MEGA PRABOWO akan meningkatkan secara signifikan anggaran di bidang-bidang strategis tersebut dengan mengalokasikan porsi penerimaan negara dari sumber daya alam tak terbarukan 


PASAR BAGI PRODUK-PRODUK PERTANIAN
Sebagai negara penghasil utama berbagai produk komoditas, kita tidak memiliki akses dan kemampuan dalam pembentukan harga di pasar internasional. 
MEGA PRABOWO akan menggalang daya tawar kolektif di antara negara-negara penghasil komoditas dunia dan kemudian mengembangkan pasar yang lebih adil


BANK BAGI PETANI DAN NELAYAN
Walaupun memiliki sekian banyak bank BUMN, namun kucuran kredit yang dibutuhan bagi pengembangan pertanian dan perikanan masih sangat rendah. 
MEGA - PRABOWO akan mendirikan bank yang memfokuskan diri pada pemberian kredit untuk kedua bidang tersebut


RESTRUKTURISASI BUMN PERTANIAN
Petani yang produktif selama ini hanya menjadi alat produksi yang lemah dan mudah dipermainkan oleh kekuatan ekonomi yang lebih besar. 
MEGA PRABOWO akan membangun daya tawar yang lebih tinggi bagi petani dengan melakukan restrukturisasi terhadap BUMN pertanian agar memiliki perwakilan petani secara struktural.


RISET BAGI INOVASI DI BIDANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
Lemahnya bidang pertanian antara lain disebabkan oleh kurang terjadinya senyawa antara lembaga pendidikan, riset dan inovasi dengan petani. 
MEGA PRABOWO akan melakukan rekonstruksi lembaga pendidikan, riset dan inovasi di bidang pertanian dengan menempatkannya di tengah-tengah sistem kelembagaan yang terdiri dari Asosiasi Petani, Bank/Lembaga keuangan, dan Trading House komoditas pertanian.

 

UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN PERTANIAN DARI LIBERALISASI YANG MERUGIKAN PETANI
Liberalisasi pertanian telah menimbulkan dampak merugikan bagi petani dan nelayan dengan makin banyaknya impor bahan-bahan pangan yang sesungguhnya bisa kita produksi di dalam negeri. 
MEGA PRABOWO akan memberikan perlindungan bagi kepentingan petani dan nelayan melalui berbagai bentuk perundang-undangan.


KEDAULATAN PANGAN
Impor produk pangan yang berlebihan telah merusak produksi dan diversifikasi pangan di dalam negeri. 
MEGA PRABOWO, selain mengerahkan daya bagi pembangunan dan pengembangan industri strategis di bidang pertanian dan perikanan, akan tetap mempertahankan sistem pertanian komunitas yang berskala kecil, terdiversifikasi dan mandiri.


REFORMA AGRARIA 
Penguasaan lahan oleh petani yang semakin lama semakin menyusut menimbulkan ketimpangan dalam program pengembangan perekonomian berbasis sumber daya alam terbarukan. 
MEGA PRABOWO akan memprioritaskan redistribusi faktor-faktor produksi bagi petani, khususnya dalam hal peguasaan tanah pertanian.


KEDAULATAN ENERGI
Percepatan diversifikasi bauran energi nasional dalam rangka mendapatkan sistem energi nasioal yang handal dan terjangkau masyarakat, khususnya sumber daya energi terbarukan, serta percepatan realisasi sistem ketenagalistrikan nasional. 


KONSERVASI LIGKUNGAN BERBASIS KEARIFAN DAN BUDAYA LOKAL
Konservasi lingkungan bukanlah pelengkap belaka dari kebijakan ekonomi berbasis sumber daya alam terbarukan. MEGA PRABOWO akan mendorong konservasi lingkungan secara sistemik dengan menempatkan masyarakat dan budaya setempat sebagai subjek atau aktor utamanya


PENDEKATAN PROGRAM DI MASA KRISIS
Isu-isu pokok serta berbagai program yang disebutkan sebelumnya merupakan sesuatu yang harus diwujudkan dalam jangka menengah dan panjang. Awal 2009 ini, dunia sedang memasuki situasi krisis finansial global yang belum pernah ada presedennya dalam sejarah. Perekonomian dunia telah memasuki gerbang resesi yang ditandai dengan penurunan pertumbuhan ekonomi secara merata. Permintaan dan penawaran di pasar internasional mengalami penurunan sangat signifikan. Oleh karena itu, MEGA PRABOWO meyakini bahwa dalam situasi krisis diperlukan pendekatan khusus yang bersifat jangka pendek (tentu tanpa melupakan konsekuensinya secara jangka panjang) untuk mencegah meluasnya krisis ekonomi ke krisis sosial sebagaimana yang pernah dialami Indonesia dalam krisis finansial Asia Tenggara tahun 1997-1998. Dalam situasi demikian, MEGA PRABOWO akan melakukan stimulasi melalui sejumlah kebijakan fiskal maupun moneter yang bertujuan untuk tetap melanjutkan kelancaran inti kegiatan ekonomi, yaitu pertukaran barang dan jasa – pertama dan terutama, di pasar dalam negeri, baru kemudian di pasar luar negeri – yaitu:


APBN SEBAGAI STIMULUS EKONOMI
Krisis finansial membawa dampak menurunnya aktivitas perekonomian secara keseluruhan, termasuk penurunan daya beli dan pemutusan hubungan kerja yang berpotensi menimbulkan gejolak sosial. 
MEGA PRABOWO akan mendorong peningkatan anggaran belanja pemerintah untuk menstimuli gerak perekonomian nasional


LIKUIDITAS PERBANKAN NASIONAL UNTUK MENGGERAKKAN PEREKONOMIAN (ASPEK MONETER)
Perbankan juga merupakan korban dalam krisis finansial global yang menyebabkan kesulitan likuiditas. 
MEGA PRABOWO akan memastikan bahwa perbankan nasional, memiliki ikuiditas yang cukup sehingga tetap mampu menggerakkan perekonomian melalui kemampuannya untuk memberikan kredit pada dunia usaha.


KREDIT BAGI PEREKONOMIAN SEKTOR RIIL PADAT KARYA 
Kendati memperoleh bantuan likuiditas di tengah krisis, tidak dengan sendirinya perbankan mau memberikan kredit bagi dunia usaha. 
MEGA PRABOWO akan memastikan agar perbankan, mengucurkan kredit ke sektor riil yang padat karya.


DAYA BELI MASYARAKAT MELALUI PROGRAM JAMINAN SOSIAL 
Rakyat adalah pihak yang menjadi korban terbesar dalam setiap krisis ekonomi dengan hilangnya daya beli dan bahkan pekerjaan. MEGA PRABOWO akan meningkatkan daya beli rakyat melalui berbagai program jaminan sosial yang sistemik dengan cara memberikan kebutuhan mereka yang paling pokok seperti bahan makanan, kesehatan dan pendidikan serta menciptakan lapangan kerja bagi mereka.

 
PROGRAM-PROGRAM KOMPLEMENTER-INTEGRATIF

Dalam situasi normal maupun krisis, sejumlah program penunjang namun sifatnya integratif terhadap pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam sangat penting untuk diimplementasikan. Program-program tersebut antara lain adalah:



MORATORIUM HUTANG LUAR NEGERI
Hutang luar negeri indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. 
MEGA PRABOWO akan mengakhiri ketergantungan kita terhadap hutang melalui optimalisasi penerimaan negara, baik dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak, serta melakukan efisiensi anggaran di tingkat pusat. Selanjutnya, MEGA PRABOWO akan bernegosiasi untuk melakukan moratorium pembayaran hutang luar negeri selama 5 tahun ke depan.


KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN SEBAGAI MUSUH 
Angka kemiskinan dan pengangguran nasional masih cukup tinggi. 
MEGA PRABOWO akan menjadikan kedua isu kemiskinan dan pengangguran ini sebagai musuh utama yang harus dihilangkan dengan pendekatan yang sistemik dan tidak semata-mata memberi bantuan langsung tanpa kerja.


PARTISIPASI PEREMPUAN DAN KESETARAAN GENDER DALAM KEBIJAKAN EKONOMIME
Partisipasi perempuan serta pembangunan ekonomi yang berperspektif gender masih belum menjadi prioritas selama ini. 
MEGA PRABOWO akan memberikan akses yang lebih besar peran perempuan dalam perekonomian, baik secara kuantitas maupun kualitas.


PEMANFAATAN PRODUKSI DALAM NEGERI
Tiadanya arah kebijakan dan keberpihakan yang jelas dalam pembangunan ekonomi selama ini, selain membuat negeri kita dibanjiri oleh barang-barang impor, juga telah menciptakan ketergantungan yang hanya memberatkan beban negara. 
MEGA PRABOWO akan menghilangkan ketergantungan tersebut dengan mendorong munculnya substitusi impor di dalam negeri. 


INVESTASI BERJANGKA PANJANG DAN PEMBERIAN TAX AMNESTY
Investasi yang masuk ke Indonesia sebagian besar masih didominasi investasi asing jangka pendek yang tidak banyak memberi kontribusi bagi sektor riil. 
MEGA PRABOWO akan mendorong dan memberikan insentif bagi investasi jangka panjang di sektor riil dalam negeri (termasuk tax amnesty bagi investor dalam negeri) dan mengupayakan keuntungan negara yang lebih besar di sini.


KEBIJAKAN FISKAL YANG EFEKTIF
Kebijakan fiskal selama ini tidak mengarah pada penguatan ekonomi secara jangka panjang, yang disebabkan karena kebiasaan untuk menggunakan anggaran defisit yang membebani APBN. 
MEGA PRABOWO akan menjalankan kebijakan fiskal yang visioner untuk mendukung pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam terbarukan, termasuk mengoptimalkan penerimaan negara dari pajak maupun PNBP dan menghindari hutang luar negeri.


KEBIJAKAN MONETER YANG MENDORONG SEKTOR RIIL SERTA REFORMASI ARSITEKTUR FINANSIAL GLOBAL
Tantangan dalam bidang moneter adalah mengatasi tantangan ketersediaan likuiditas bagi penguatan sektor riil, inflasi serta ketidakstabilan nilai rupiah. 
MEGA PRABOWO akan bekerjasa sama dengan otoritas moneter untuk menciptakan sinkronisasi kebijakan demi penguatan sektor riil dan untuk ambil bagian dalam reformasi arsitektur finansial global


REGULASI PASAR FINANSIAL 
Pasar finansial menjadi penyebab krisis finansial akibat kapitalisasinya yang luar biasa besar, namun sifatnya yang tidak stabil. 
MEGA PRABOWO akan memastikan aturan yang lebih ketat terhadap pasar finansial dan mendorong kontribusinya bagi perekonomian sektor riil.


PROGRAM UTAMA BIDANG KEDAULATAN BANGSA 

MEMPERKUAT PERTAHANAN NEGARA DAN KEDAULATAN BANGSA
MEGA-PRABOWO akan memperkuat pertahanan negara dan kedaulatan bangsa dengan mempercepat kemampuan pertahanan Negara yang tangguh melalui modernisasi peralatan pertahanan keamanan, profesionalitas TNI serta meningkatkan kesejahteraan prajurit; mempercepat penurunan gangguan keamanan dan ketertiban serta ancaman kriminalitas melalui peningkatan profesionalitas, kinerja dan kesejahteraan POLRI; mempercepat realisasi kualitas kecakapan diplomasi Indonesia dalam rangka pemantapan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta peningkatan kerjasama internasional di bidang ekonomi, perdagangan, sosial dan budaya dalam konteks dinamika kawasan; meningkatkan perlindungan asset dan kekayaan Negara dari kejahatan illegal trading, illegal logging, illegal fishing dan money laundering serta terlindunginya warga Negara dari kejahatan narkoba dan human trafficking; mempercepat penyelesaian masalah perbtasan Negara dan menjamin perlindungan warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

 
REVISI UU NO. 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA
UU No.3/2002 terlalu teknis mengatur soal pertahahan negara, tapi justru tidak mengatur kewenangan pejabat politik sebagai pemegang otoritas organisai pertahanan. MEGA PRABOWO akan mendorong revisi undang-undang sehingga teknis operasionalisasi kebijakan pertahanan negara dapat mengatur tentang bagaimana mekanisme koordinasi dalam menghadapi gradasi eskalasi ancaman akan dilakukan; institusi mana pada bentuk, sifat serta tingkat ancaman yang berbeda akan memegang kendali koordinasi; serta bagaimana perwujudan bentuk institusi dimaksud serta otoritas politik apa yang akan dimandatkan, sehingga juga jelas output apa yang diharapkan. 



DEWAN KEAMANAN NASIONAL 
Kita belum punya doktrin keamanan nasional, doktrin pertahanan luar, doktrin keamanan dalam negeri, dan doktrin diplomasi internasional, akibatnya kita juga belum punya strategi tentang keamanan nasional, strategi pertahanan luar, strategi keamanan dalam negeri, dan strategi diplomasi internasional secara komprehensif dan terpadu. 
MEGA PRABOWO akan mendorong lahirnya UU Keamanan Nasional, yang akan merumuskan pembentukan Dewan Keamanan Nasional, sebagai badan yang berwenang mengkoordinasikan seluruh kebijakan.

 

PROGRAM BIDANG SOSIAL-POLITIK


PARTAI POLITIK DAN EFISIENSI KEBIJAKAN PUBLIK
MEGA PRABOWO berpendapat bahwa penyederhanaan jumlah parpol peserta pemilu perlu untuk dilakukan. Dengan penyederhanaan partai politik melalui seleksi dan persyaratan yang ketat, maka kalangan masyarakat membentuk partai politik didasarkan atas kesungguhan cita-cita politik, legitimasi politik yang kuat, serta dan persiapan yang benar-benar matang dari segi teknis. Di samping itu hal itu akan membuat pemilu dan proses pembuatan kebijakan publik menjadi lebih efisien
   

OTONOMI DAERAH YANG EFEKTIF DAN POTENSI DESA
Keberhasilan desentralisasi dan otonomi daerah bergantung pada partisipasi masyarakat di daerah, sebab tujuan dari desentralisasi dan otonomi daerah agar masyarakat mampu mengatur potensi wilayahnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kemandirian dalam mengatur sumberdaya lokal atau kearifan lokal yang dimiliki daerah diharapkan akan menumbuhkembangkan kreativitas masyarakat daerah dalam menggali potensi-potensi yang tersedia, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
MEGA PRABOWO akan memberikan kerangka hukum bagi pemberdayaan, partisipasi serta perluasan otonomi daerah, terutama di tingkat desa, agar dapat secara optimal memanfaatkan potensi lokal yang ada; memperjuangkan legislasi serta revisi kebijakan yang pada intinya akan melindungi hak-hak sipil masyarakat daerah, terutama di desa, di samping menumbuhkembangkan kesadaran serta kewajiban mereka sebagai warga negara; dan mendorong warga desa yang mengenal kepala desa/lurahnya untuk berperan lebih aktif untuk ikut bersama-sama merumuskan program-program pembangunan desa.  

 

REFORMASI BIROKRASI 
Problem serius seperti pelayanan yang lamban, KKN, struktur yang gemuk masih menjangkiti birokrasi di Indonesia, sehingga keberadaannya tidak berjalan maksimal.  
MEGA PRABOWO akan mereformasi birokrasi agar dapat berperan maksimal dalam menjamin ketersediaan pelayanan dasar secara berkualitas dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat; memberikan perlindungan dari ancaman dan gangguan internal maupun eksternal; menjamin keadilan dalam dinamika ekonomi dan persaingan usaha; dan, menjamin keberlanjutan peningkatan taraf hidup masyarakat dengan memperhatikan aspek-aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.
   

KOORDINASI ANTAR SEKTOR DEMI EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
Masing-masing departemen seringkali bertindak dan menjalankan program secara sendiri-sendiri tanpa mengetahui konsekuensinya serta kemungkinan terjadinya tumpah tindih. Hal yang juga berdampak pemborosan anggaran pembangunan dan membuat agenda pembangunan tidak terintegrasi dan terarah. 
MEGA PRABOWO berkeyakinan bahwa harus ada kepemimpinan langsung dan kuat oleh presiden dalam pelaksanaan pembangunan antar sektor. 
   

PENEGASAN POLITIK LUAR NEGERI YANG BEBAS-AKTIF 
MEGA PRABOWO akan kembali menegaskan politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif, yang dilaksanakan untuk memperjuangkan kepentingan nasional kita. 
MEGA PRABOWO menafsirkan prinsip bebas aktif sebagai sebuah situasi bagi Indonesia untuk bebas memilih dengan siapa ia bisa memajukan kepentingan nasionalnya secara aktif. Di tengah-tengah menguatnya isu-isu ekonomi dan perdagangan dunia dalam wacana politik internasional, kita harus merumuskan kepentingan nasional yang harus diperjuangkannya ke luar. Untuk dapat diperhitungkan dalam percaturan antar bangsa, MEGA PRABOWO berprinsip bahwa harus ada kerja keras untuk membangun menjadi bangsa yang makmur dan sejahtera tanpa bergantung pada bangsa lain, sehingga dengan ini kita diperhitungkan oleh negara-negara lain.
   

PARTISIPASI DAN REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM POLITIK 
Selama pemerintahan masa transisi, telah terjadi kemajuan status perempuan yang cukup berarti, namun realitas ketimpangan gender masih cukup nyata. 
MEGA PRABOWO berkeyakinan bahwa pencapaian hak perempuan masih perlu mendapat dukungan afirmatif dengan menjamin kesamaan akses perempuan untuk pengambilan keputusan dan kepemimpinan; dan mengintegrasikan perspektif gender dalam perundangan, kebijakan publik serta program-program pembangunan. 
    

PROGRAM UTAMA BIDANG HUKUM

POLITIK PERATURAN PERUNDANGAN
Politik Peraturan Perundang – undangan merupakan salah satu masalah penting dalam membangun dan menegakkan hukum demi keadilan, kepastian, dan kemanfatan hukum untuk perlindungan, pelayanan, dan kesejahteraan rakyat. 
MEGA PRABOWO akan menyusun disain dan prioritas pembentukan peraturan perundang-undangan; meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan; memperkuat kerjasama antar lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan.


PENATAAN KELEMBAGAAN NEGARA
Pembangunan Kelembagaan Negara telah mengalami pegeseran dan perubahan setelah Amandemen UUD 1945. Sistem ketatanegaraan mengenai Kelembagaan Negara mengalami pegeseran dan perubahaan. Pergeseran dan perubahan ini terkait dengan Amandemen UUD 1945 dan sejumlah peraturaan perundang-undangan yang melahirkan dan mengatur keberadaannya. Hal ini melahirkan sejumlah permasalahan baru yang berkaitan dengan penjaminan kepastian hukum, efektivitas dan efesiensi pelindungan dan pelayanan terhadap rakyat. 
MEGA PRABOWO akan membangun Kelembagaan Negara yang terukur, terfokus, terarah, efektif dan efisien dapat menciptakan kepastian dan kejelasan keberadaan lembaga negara demi untuk rakyat.


OPTIMALISASI STRUKTUR APARATUR PELAYAN DAN PENEGAK HUKUM
Optimalisasi Struktur dan Aparatur pelayan dan penegak hukum adalah masalah dan tantangan yang mendesak. Struktur dan Aparatur secara formal sudah bertugas namun secara subtansial belum atau kurang menunjukkan kualitas komitmen dan kinerja yang optimal. Pelaksanaan fungsi, tugas, kewajiban, dan tanggungjawab jajaran struktur dan aparatur hukum adalah untuk menjadikan hukum sebagai alat perjuangan mensejahterakan rakyat. Apabila aparatur pelayan hukum tidak kredibel dan tidak profesional akan mengakibatkan rakyat semakin kehilangan harapan dan kepercayaan terhadap hukum itu sendiri. 
MEGA PRABOWO akan mengoptimalisasikan struktur dan aparatur pelayan dan penegak hukum.
   

PEMBERANTASAN KEJAHATAN LUAR BIASA
Pemberantasan kejahatan luar biasa merupakan salah satu problem dan tantangan serius untuk membangun sistem keamanan dan ketertiban, menumbuhkan kepercayaan publik terhadap hukum, menciptakan ketenangan dan kedamaian publik, dan menunjang perekonomian. MEGA PRABOWO akan membangun kualitas kerjasama antara lembaga terkait untuk mencegah dan menangani kejahatan luar biasa.


PROMOSI DAN IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA 
Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 wajib menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia dan sejumlah instrumen HAM, berkewajiban melindungi dan memajukan pemenuhan HAM. Program Perlindungan dan Penghormatan terhadap HAM harus dapat menjawab secara menyeluruh dan mendasar mengenai problem dan ancaman terhadap HAM. 
MEGA PRABOWO melihat pelaksanaan HAM di Indonesia masih belum seimbang antara pelaksanaan Hak Sipil-Politik dengan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pasca reformasi pelaksanaan HAM yang berkembang masih sebatas pada hak sipil-politik warga untuk lebih bebas berekspresi dan berpartisipasi, sementara hak sosial, ekonomi dan budaya warga masih belum dipenuhi secara maksimal, terutama hak atas pekerjaan dan bertempat tinggal. MEGA PRABOWO bertekat memenuhi hak warga atas pekerjaan dan perumahan, sehingga pelaksanaan HAM di Indonesia lebih utuh dan seimbang. 


PROGRAM UTAMA BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PENDIDIKAN TERJANGKAU
Komersialisasi pendidikan membuat biaya pendidikan semakin mahal, sehingga banyak anak-anak bangsa yang tidak mampu bersekolah. MEGA PRABOWO secara tegas menolak seluruh kebijakan dan tindakan yang mengarah kepada komersialisasi pendidikan. 
MEGA PRABOWO akan berjuang agar pendidikan dasar (SD-SLTP) tanpa dipungut biaya;, pendidikan menengah (SLTA) di sekolah negeri tidak dipungut biaya; pendidikan tinggi yang terjangkau oleh rakyat miskin;  


PARTISIPASI SEKOLAH
Tingkat pendidikan masyarakat Indonesia masih rendah. Banyak peserta didik yang tidak mampu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga angka putus sekolah masih tinggi. Angka putus sekolah masih tinggi karena biaya pendidikan yang makin tinggi. 
MEGA PRABOWO akan berupaya agar wajib belajar diperluas hingga tingkat sekolah menengah 


KURIKULUM PENDIDIKAN 
Materi kurikulum yang cenderung tumpang tindih dan terlalu banyak/padat tanpa mempertimbangkan relevansi dengan minat dan kemampuan peserta didik, sehingga membebani peserta didik. Sistem evaluasi yang tidak berdampak signifikan dan menghambat banyak anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.  
MEGA PRABOWO akan mendorong reformasi materi kurikulum; pemberlakukan otomatic promotion di jenjang pendidikan dasar dan menengah; dan sistem magang berbasis kompetensi di jenjang pendidikan tinggi.

   
KEADILAN PENDIDIKAN ANTAR WILAYAH
Perbedaan antar wilayah dalam pelayanan pendidikan dan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur pendidikan, menyebabkan perbedaan yang tajam dalam kualitas pendidikan di setiap wilayah.  
MEGA PRABOWO akan berjuang agar fasilitas dan pembangunan infrastruktur pendidikan dibangun secara merata di setiap wilayah dengan memprioritaskan wilayah-wilayah tertinggal, dan melakukan rekrutmen guru yang berkualitas dan menjaga keseimbangan distribusi ketersediaan guru di wilayah tertinggal yang didukung dengan pemberian kemudahan fasilitas, insentif, jaminan hidup yang memadai dan promosi karir yang jelas. 


MEMPERKUAT BUDAYA LOKAL 
Globalisasi selain memberikan manfaat yang memudahkan kita dalam mengakses sumber-sumber informasi, juga mempunyai dampak negatif berupa melemahnya perhatian dan minat masyarakat terhadap ekspresi dan kearifan budaya lokal.
MEGA PRABOWO akan melaksanakan program untuk melindungi tradisi atau hasil budaya lokal yang dianggap mulai punah; dan, memberikan insenstif - sosial-ekonomi kepada kerja-kerja kebudayaan.


SYSTEM MONITORING KONFLIK NASIONAL
Pasca reformasi, beragam konflik sosial yang sifatnya kolektif dan merusak sendi-sendi kebangsaan. 
MEGA PRABOWO akan mengembangkan sistem monitoring konflik nasional, yang dilakukan secara sistematis, sehingga konflik dapat diantisipasi sejak awal.


KESADARAN KERAGAMAN BUDAYA
Masih banyak ditemui konflik sosial secara kolektif, dan di masa mendatang indikasi konflik masih berpotensi terjadi. MEGA PRABOWO akan memberikan jaminan politik dan perlindungan hukum kepada setiap kelompok masyarakat dalam mengekspresikan praksis kebudayaan; dan menekankan tindakan tegas terhadap kelompok masyarakat yang mencoba menghalang-halangi suatu masyarakat lainnya dalam melakukan ekspresi budaya; dan mendorong kesadaran pluralisme.
(http://www.megaprabowo.com/index.php?/visi-misi-a-program-mega-prabowo-2009-2014)

Massa Menduduki Kantor KPU Provinsi Lampung

Bandarlampung - Sekitar 75 orang yang menamakan diri "Perwakilan Masyarakat Lampung" menduduki kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung, sejak Jumat, Pukul 07.00 WIB, untuk melarang Lima komisioner KPU Lampung memasuki kantor mereka.

"Mulai hari ini, kami akan berjaga di sini, untuk mencegah kelima komisioner tersebut masuk kantor, karena sudah tidak ada gunanya lagi mereka masuk kantor," kata Koordinator aksi, Insan Hasanudin, di Bandarlampung, Jumat.

Aksi massa itu merupakan aksi lanjutan dari aksi sehari sebelumnya (4/6), yang menuntut agar kelima anggota komisioner KPU Lampung diberhentikan oleh KPU pusat.

"Kami akan terus berjaga di sini, sampai pemecatan terhadap mereka dikabulkan," katanya.

Menurut dia, aksi ini merupakan buntut penandatanganan Surat Pembatalan Pelantikan Gubernur Lampung, Sjachroedin ZP, yang ditandatangani oleh empat komisioner KPU Lampung, masing-masing Edwin Hannibal, Pattimura, Nanang Trenggono, dan Solichin.

Meski demikian, Ihsan menambahkan, upaya penerbitan surat itu merupakan keputusan kelembagaan, sehingga untuk menjamin pilpres yang akan datang berlangsung jurdil, semua komisioner KPU harus diberhentikan dan diganti.

"Bukan hanya empat orang itu, namun kelima-limanya, mereka tidak boleh masuk ke gedung ini lagi," kata dia.

Kelima Komisioner KPU itu adalah Edwin Hannibal, Pattimura, Nanang Trenggono, Handi Mulyaningsih, dan Solichin.

Kelimanya tidak terlihat berada di kantor KPU sejak Jumat pagi setelah sehari sebelumnya sempat masuk kantor dan memimpin Rapat Persiapan Kampanye Pilpres 2009.

Massa mulai berkumpul di depan gedung KPU Lampung, Jalan Sudirman, Kota Bandarlampung, sejak Pukul 7.30 WIB. Mereka mengawali aksinya dengan melakukan sweeping terhadap lima anggota KPU di dalam gedung.

Setelah itu, hingga Jumat siang, Pukul 11.10 WIB, massa nampak berjaga-jaga di depan pagar gedung KPU Lampung, sementara pengamanan polisi berdiri tidak jauh dari massa.

"Kami akan menunggu di sini sampai jam kantor berakhir," kata Ichsan.

Menurut dia, aksi ini merupakan aksi spontan masyarakat Lampung, dan akan berlangsung hingga keluar keputusan resmi tentang pemecatan kelima anggota KPU Lampung itu.

Selain itu, pihaknya juga sedang menekan DPRD Lampung untuk merekomendasikan kepada KPU pusat tentang pemecatan kelima komisioner.

"Kita kasih batas waktu lima hari ke depan sejak hari ini, kepada DPRD untuk membahas usulan ini," kata dia.
(http://pemilu.antara.co.id/view/?tl=massa-menduduki-kantor-kpu-provinsi-lampung&id=1244178296)

Warga Korban Lumpur Lapindo Temui Megawati


JAKARTA — Belasan warga Porong, Sidoarjo, korban luapan lumpur Lapindo, menemui capres PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Jumat (5/6).

Warga yang terdiri dari ibu-ibu, pemuda-pemudi, dan anak-anak itu tiba sekitar pukul 09.45 didampingi Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Berry Nahdian Furqon.

Kedatangan mereka untuk meminta komitmen para calon pemimpin bangsa mengenai penyelesaian kasus yang telah berlangsung selama 3 tahun. "Kami ingin minta komitmen para capres-cawapres untuk penanganan lumpur Lapindo," kata Berry, sebelum menemui Megawati.

Warga datang dengan membawa kotak kayu berwarna coklat. Kotak tersebut, menurut keterangan Berry, berisi surat-surat yang merupakan corat-coret dari anak-anak korban lumpur Lapindo. Saat berita ini diturunkan, para warga tersebut sudah memasuki kediaman Mega dan diterima oleh Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut.
(http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/06/05/1026288/warga.korban.lumpur.lapindo.temui.megawati)

KPU Bertanggung Jawab Atas Persoalan DPT Pilpres

KPU Bertanggung Jawab Atas Persoalan DPT Pilpres
 
Semarang - Pengamat Politik dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Muchamad Yuliyanto mengatakan, persoalan yang muncul pada daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu Presiden 2009 mutlak menjadi tanggung jawab KPU Jateng selaku penyelenggara kegiatan validitasi daftar pemilih.

"Panwas Pemilu tidak bisa dilibatkan dalam kesalahan tersebut, mengingat tugasnya hanya melakukan kontrol terhadap kinerja KPU dan tidak terlibat langsung dalam validitasi daftar pemilih sementara (DPS) hingga menjadi DPT pilpres," ujarnya di Semarang, Jumat.

Ia menganggap, KPU Jateng tidak mau belajar dari kesalahan yang terjadi pada DPT Pemilu Legislatif 9 April 2009 lalu. "Munculnya kasus serupa di DPT pilpres ini juga mengindikasikan bahwa kinerja KPU kurang maksimal," ujarnya.

Padahal, lanjut dia, persoalan di DPT tersebut berpotensi menimbulkan konflik dan sengketa hukum, mengingat pilpres bukan partai politik (Parpol) seperti Pemilu legislatif lalu melainkan perseorangan.

Yuliyanto yang juga Dosen FISIP Undip itu menyarankan kepada KPU Pusat untuk mengeluarkan peraturan mengenai DPT pilpres bermasalah sebagai payung hukum untuk menghindari munculnya sengketa pilpres, mengingat DPT pilpres sudah terkunci. 

Sebelumnya, Anggota KPU Jateng M Fajar SAKA mengatakan, melalui surat KPU Jateng No 604/A/V/2009 pihaknya sudah menginstruksikan KPU kabupaten/kota untuk mengundang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pengawas Kecamatan (PPK), hingga Panwaslu tingkat kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing sebelum penetapan DPT pilpres. 

Langkah ini digelar agar berbagai elemen penyelenggara pemilu tersebut sama-sama mencermati Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sebelum ditetapkan menjadi DPT Pilpres. 

Berdasar hasil pemantauannya, Fajar mengaku semua KPU di 35 kabupaten/kota sudah melaksanakan instruksi tersebut. "Semua elemen penyelenggara pemilu di kabupaten/kota itu hadir saat proses pencermatan tersebut," ujarnya.

Dengan hadirnya sejumlah pihak terkait untuk mencermati bersama, kata Fajar, seharusnya DPT pilpres di kabupaten/kota di Jateng tidak ada masalah lagi. "Terasa janggal jika setelah penetapan DPT, masih muncul nama-nama yang bermasalah," ujarnya.

Terkait dengan pernyataan KPU Jateng bahwa Panwas juga diundang dalam pencermatan DPS secara bersama-sama sebelum ditetapkan menjadi DPT, kata Ketua Panwas Pemilu Jateng Abhan Misbach, tidak semua Panwas daerah diundang. 

"Selain itu, jika pencermatan dilakukan secara formal tentu waktunya tidak mencukupi karena jumlah pemilihnya sangat banyak. Paling tidak butuh waktu beberapa hari," ujarnya.

Ia menyanyangkan, kembali munculnya kasus serupa seperti yang terjadi pada pemilu legislatif. "Jauh hari, kami berulang kali mengingatkan agar kasus DPT di pemilu legislatif tak terulang dengan melakukan pemutakhiran data secara benar dan maksimal," ujarnya.

Adapun jumlah DPT bermasalah yang ditemukan oleh Panwas Jateng dari tujuh kabupaten/kota berjumlah 2.700 pemilih, yakni di Kota Semarang, Tegal, dan Magelang, serta Kabupaten Salatiga, Sragen, Batang, dan Karanganyar.
(http://pemilu.antara.co.id/view/?tl=kpu-bertanggung-jawab-atas-persoalan-dpt-pilpres&id=1244157298)

Kamis, Juni 04, 2009

Gayus: Pejabat Bisa Dipanggil Paksa Terkait DPT

Gayus: Pejabat Bisa Dipanggil Paksa Terkait DPT
 
Ketua Panitis Khusus (Pansus) Hak Angket DPT Gayus Lumbuun mengatakan, pejabat negara dan pejabat pemerintah, bahkan tim ahli serta warga masyarakat tertentu, bisa dipanggil paksa terkait penuntasan masalah DPT.


Jakarta - Ketua Panitis Khusus (Pansus) Hak Angket Daftar Pemilih Tetap (DPT) Gayus Lumbuun mengatakan, pejabat negara dan pejabat pemerintah, bahkan tim ahli serta warga masyarakat tertentu, bisa dipanggil paksa terkait penuntasan masalah DPT.

"Itu hak yang ada dan diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Hak Angket serta Undang Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk," kata Gayus, usai dilantik sebagai Ketua Pansus Hak Angket DPT DPR RI, di Jakarta, Kamis.

Masalah DPT diperkirakan telah membuat banyak rakyat kehilangan hak pilihnya pada Pemilu Legislatif 2009.

Gayus yang juga anggota Komisi III DPR RI menambahkan, jadwal kerja akan dibuat pada Senin depan. Setelah itu langkah pertama dari Pansus tersebut ialah melakukan inventarisasi masalah dari seluruh laporan yang dimiliki pengusul (hak angket) itu.

"Sesudah ada jadwal kerja itu, maka secara bertahap langkah Pansus Angket DPT terus bergerak untuk mendapatkan penjelasan kekisruhan DPT Pemilu Legislatif yang mengakibatkan masyarakat rugi. Berbagai pihak akan diundang untuk memberi keterangan," katanya.

Pansus Hak Angket DPT, menurutnya, memiliki hak untuk mengundang pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan warga masyarakat. "Bahkan dengan hak paksa sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 6 Tahun 1954 dan Undang Undang Nomor 22 Tahun 20003, di mana ahli pun bisa diundang dengan hak paksa," tandasnya.

Ia menegaskan, apa yang dilakukan pihaknya, semuanya untuk memperjuangkan hak warga negara.

"Kita semua sadar bahwa hak warga negara itu (yang kehilangan hak pilihnya) yang seharusnya menjadi hak azasi itulah yang harus kita perjuangkan bersama," ujar Gayus Lumbuun. 
(http://pemilu.antara.co.id/view/?tl=gayus-pejabat-bisa-dipanggil-paksa-terkait-dpt&id=1244120153)

Mega: Indonesia Harus Tegas kepada Malaysia!


JAKARTA — Ketua Umum sekaligus Calon Presiden PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengatakan, Pemerintah Indonesia harus tegas menyikapi persoalan wilayah perbatasan Ambalat yang kembali terjadi dengan Malaysia.

Sikap tegas itu, menurut Mega, harus ditunjukkan agar peristiwa yang sama tidak terulang lagi. Seperti diketahui, hubungan Indonesia dan Malaysia kembali tegang menyusul kapal perang Malaysia yang melintasi kawasan perbatasan.

Demikian dikatakan Mega, saat berbincang secara khusus dengan Kompas.com dan beberapa media Kompas Gramedia, di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Kamis (4/6).

"Kalau saya bilang, sama Malaysia lebih tegaslah. Katakan, ini pulau kita, jangan ganggu-ganggulah," kata mantan Presiden RI ke-5 ini.

Mega mengatakan, sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia harus mampu menjaga kedaulatannya. Ia mencontohkan, semasa ia menjabat presiden, Departemen Dalam Negeri diperintahkan memberikan nama pada pulau-pulau yang tak bernama. Pemberian nama ini, ia menjelaskan, akan mempermudah TNI Angkatan Laut melakukan pengawasan dan pengamanan jika ada yang melintasinya tanpa izin.

"Tapi ya kita perkuat dong itu, taruhlah kapal. Tapi kapal kita juga berapa. Kapal Malaysia, kalau saya lihat kecepatannya berapa knot. Aduh, sampai malu kita," ujarnya.

Sikap tegas tersebut dapat ditunjukkan dengan memberikan peringatan tegas bahwa memasuki wilayah perbatasan tak diperkenankan jika tanpa izin. Mega juga mengingatkan kembali mengenai alat utama sistem persenjataan atau alutsista Indonesia yang memprihatinkan dan berusia tua.

"Masalahnya, peralatan TNI kita cukup tua. Saya sudah bolak-balik bilang, mbok diganti. Misalnya, Hercules itu dibeli zaman bapak saya (Soekarno) jadi presiden, sudah tua sekali. Tapi dibilang kita ndak punya dana. Ya cari dana dong. Jangan dijadikan alasan tidak ada dana," urai Mega.

Demi mempertahankan kedaulatan negara yang besar ini, menurutnya, memang butuh dana besar untuk memperkaya persenjataan. "Dulu zaman Bung Karno kok kita bisa ya. Dulu kekuatan militer kita diandalkan dan ditakuti oleh ASEAN, kita punya kapal penjelajah. Kita punya TU 16 atau yang disebut pesawat bomber, sekali putar bisa lho, dari Jakarta memutar seluruh Indonesia dan balik lagi ke Jakarta. Sekarang saya pikir, gitu aja kok enggak bisa," ungkap Mega.
(http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/06/04/18324866/mega.indonesia.harus.tegas.kepada.malaysia)

KPU Diminta Agendakan Isu HAM Dalam Debat

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk mengagendakan tema penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) dalam tema debat calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) 2009.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Patra M. Zein di Jakarta, Kamis, mewakili lembaga yang dipimpinnya serta kelompok masyarakat sipil, mengatakan HAM dan penegakan hukum ini adalah salah satu isu penting yang juga perlu mendapatkan perhatian.

"Kami meminta KPU agar masalah HAM dan penegakan hukum ini masuk dalam materi debat," katanya didampingi kelompok masyarakat sipil dan korban kasus lumpur Sidoarjo ketika beraudiensi dengan KPU.

Menurut Patra, penghormatan dan perlindungan terhadap HAM di Indonesia masih lemah. Negara seharusnya tidak mengabaikan begitu saja hak-hak sipil, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia.

Selain Patra, Taufik Basari dari Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat secara spesifik meminta permasalahan HAM yang diangkat dalam tema debat memuat pembahasan kasus lumpur Sidoarjo.

Menurut dia, masyarakat Sidoarjo yang menjadi korban semburan lumpur berharap agar presiden dan wakil presiden terpilih memprioritaskan pemulihan keselamatan warga. 

Langkah-langkah penanganan kasus semburan lumpur tersebut, katanya, sangat relevan menjadi tolak ukur kemampuan dan kesungguhan dari tiga pasangan capres-cawapres.

"Oleh karena itu, penting bagi KPU menjadikan penanganan kasus lumpur ini sebagai materi debat," katanya.

Menanggapi usulan tersebut, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengatakan akan membahas lebih lanjut usulan ini. KPU telah menetapkan lima tema debat capres dan cawapres yang juga telah disepakati oleh masing-masing tim kampanye capres dan cawapres.

Ia juga sepakat, masalah HAM tidak bisa diabaikan begitu saja. Menurut dia masih ada kesempatan untuk bisa memasukkan tema ini dalam debat. Tema HAM tidak harus menjadi tema utama, tetapi menjadi bagian dari tema penegakan hukum.

"Kami menyarankan agar berkomunikasi dengan moderator debat," katanya.

Debat capres pertama pada 18 Juni dengan tema mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta menegakkan supremasi hukum. Pada debat pertama ini akan dipandu moderator yaitu pengamat politik Anies Baswedan.

Debat capres kedua dipandu oleh pengamat ekonomi Aviliani dengan tema mengentaskan kemisikinan dan pengangguran. Kemudian, debat capres ketiga dipandu oleh Dekan Fisip UGM Pratikno dengan tema NKRI, demokrasi dan otonomi daerah dan dilaksanakan pada 2 Juli.

Sementara, debat cawapres dilaksanakan 23 Juni dengan tema pembangunan jati diri bangsa dan moderator yang ditunjuk yaitu Rektor UIN Syarif Hidayatullah Komaruddin Hidayat. Debat cawapres kedua dilaksanakan 30 Juni dengan tema meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan moderator Ketua Umum IDI Fahmi Idris.
(http://pemilu.antara.co.id/view/?tl=kpu-diminta-agendakan-isu-ham-dalam-debat&id=1244111134)

Mega-Prabowo Targetkan Swasembada Energi

Mega-Prabowo Targetkan Swasembada Energi
 
Manado - Pasangan calon presiden dan wakil presiden, Megawati Soekarno Putri-Prabowo Subianto, menargetkan swasembada energi pada lima tahun kepemimpinannya jika mereka memenangi Pilpres Juli mendatang.

Anggota Tim Pemenangan Megawati-Prabowo, Hasjim Djojohadikusumo, saat mengikuti deklarasi di Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Kamis mengatakan, Indonesia memiliki sumber daya alam potensial dalam mengembangkan energi.

Sektor pertanian dengan jutaan pohon aren di Indonesia, dinilai memiliki potensi cukup tinggi untuk pengembangan bahan bakar nabati (biofuel), untuk menutupi kekurangan energi.

Menurut adik kadung Prabowo itu, di Sulut sangat terkenal dengan tanaman pohon aren (enau) yang mampu menghasilkan bahan etanol dengan kadar mutu tinggi, bisa diolah dengan teknologi.

"Kemudian banyaknya tanaman jarak pagar yang juga turut berpotensi dikembangkan menjadi bahan baar nabati, tidak sekedar bergantung dengan hasl kandungan tambang," ujarnya.

Program Megawati-Prabowo menggerakan ekonomi kerakyatan dinilai sangat tepat untuk mengembangkan tanaman enau dan pohon jarak pagar menjadi bahan bakar nabati.

Jika Ibu Mega-Pro (sapaan akrab pasangan Capres PDIP-Gerindra) berhasil terpilih, program swasemda energi akan menjadi prioritas bersama kepentingan lainnya.

Pada orasi yang disaksikan sekitar 30 ribu massa itu, Hasjim turut mengangkat persoalan sosial, seperti mahalnya pendidikan dan kesehatan, serta sulit mendapatkan layanan obat murah.

Pada deklarasi Mega-Prabowo itu, turut dilakukan pelantikan Tim Pemenangan ditingkat Propinsi Sulut dan 14 kabupaten/kota, dengan ketua tim, Freddy Sualang (Ketua PDIP Sulut) dan Frangky Wongkar (Sekretaris PDIP Sulut).

Turut hadir pada deklarasi itu, Ketua DPP PDIP, Hamka Haq, serta sejumlah parpol pendukung Megawati-Prabowo, yakni Partai Karya Perjuangan, PNI Marhaenisme, Partai Pemuda Indonesia, organisasi buruh, organisasi nelayan dan petani.
(http://pemilu.antara.co.id/view/?tl=mega-prabowo-targetkan-swasembada-energi&id=1244107493)

Kwik Ditantang untuk Laporkan SBY-Boediono ke KPK


JAKARTA — Wakil Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) Eggi Sudjana menantang Kwik Kian Gie untuk melaporkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono terkait dugaan perampokan aset-aset negara.

Hal tersebut ia lontarkan karena dalam diskusi yang bertajuk "JK-Win Indonesia Adil Sejahtera, Ekonomi Pro Rakyat vs Ekonomi Pro Asing" yang digelar di Jakarta, Kamis (4/6). Kwik selalu mengatakan SBY telah mengeksplorasi kekayaan Indonesia dan mengeluarkan banyak kebijakan yang merugikan rakyat.

"Besok kita ke KPK untuk melaporkan SBY-Boediono perampok negara, berani enggak?" tantangnya. Ia mengatakan, jika terbukti bersalah SBY-Boediono dapat langsung kalah.

Menanggapi hal tersebut mantan Menko Ekuin di masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri itu mengatakan pernah menanyakan hal tersebut kepada Kejaksaan Agung. "Tapi menurut Kejaksaan Agung, kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat tidak bisa dijatuhi hukuman," ujat Kwik.

Selanjutnya, ia meminta waktu kepada Eggi untuk menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan. "Saya tadi janji dengan Pak Eggi saya berikan datanya dulu, Kalau nanti saya dipanggil sebagai saksi ahli saya siap," jelasnya.
(http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/06/04/16151838/kwik.ditantang.untuk.laporkan.sby-boediono.ke.kpk)

Selasa, Juni 02, 2009

Mega-Pro Minta KPU Transparan Soal Deklarasi Damai

Jakarta - Tim kampanye pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) transparan mengenai pengunduran deklarasi damai.

"Sebenarnya ini tidak ada masalah bila KPU transparansi terhadap pengunduran jadual deklarasi damai tersebut," kata Sekretaris II Tim Kampanye Mega-Pro, Hasto Kristyanto, usai mendatangi KPU untuk mempertanyakan masalah pengunduran deklarasi damai, di Jakarta, Selasa.

Namun, bila pengunduran jadual deklarasi damai itu KPU mencari berbagai macam alasan, maka ada indikasi bahwa KPU diatur oleh pihak-pihak tertentu. "Ini menjadi `preseden` buruk dan bahaya untuk mencapai Pemilu yang jurdil," ujarnya.

Hasto menilai pengunduran jadual deklarasi damai yang seharusnya jatuh pada Selasa (2/6) ini menjadi 10 Juni nanti disebabkan salah satu pasangan, yakni `incumbent` sedang melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

"Bila memang pengunduran deklarasi damai tersebut menunggu "incumbent" pulang dari luar negeri, maka kami bisa memahaminya. Namun, kenyataannya KPU mencari berbagai alasan," ucapnya seraya mengaku pihaknya tidak berhasil menemui anggota KPU untuk mempertanyakan masalah itu.

Hasto mempertanyakan kepada KPU tentang ketidakpastian jadual deklarasi damai, yang seharusnya dimulai pada Selasa ini. 

"Kalau deklarasinya dimulai pada 10 Juni nanti, mengapa tidak sekalian saja masa kampanyenya juga diundur," tuturnya.

Sebelumnya, Gayus Lumbuun sebagai anggota tim advokasi pasangan Mega-Pro, mengatakan, KPU harus menjelaskan alasan sebenarnya sehingga kampanye damai yang seharusnya dilaksanakan pada 2 Juni diundur menjadi 10 Juni.

"Harus ada alasan yang tepat, yang netral. Ini suatu bentuk pertanyaan yang serius tentang independensi KPU," katanya.

Gayus menuturkan, pihaknya menduga pengunduran jadwal kampanye damai ini karena KPU mempertimbangkan agenda salah satu pasangan bakal capres-cawapres. Untuk itu, ia khusus mendatangi KPU guna mendapat penjelasan.

Menurut dia, perubahan jadwal kampanye damai ini telah mengganggu jadwal kampanye pilpres yang telah disusun oleh tim pasangan Mega-Prabowo.

"Jelas agenda kami jadi berubah. Padahal agenda kami padat, kalau ada satu yang berubah, maka akan mengubah semua jadwal kami," katanya.
(http://pemilu.antara.co.id/view/?tl=mega-pro-minta-kpu-transparan-soal-deklarasi-damai&id=1243920719)

Mendagri Tiba di Lampung


Mendagri Mardiyanto akan melantik pasangan Sjachroedin ZP- Joko Umar Said sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2009- 2014 di Gedung DPRD Lampung, Selasa.

Rombongan Mendagri telah tiba di Bandara Radin Intan II Lampung pada Selasa, sekitar pukul 09.00 WIB, sementara pasangan Sjachroedin ZP- Joko Umar Said telah memasuki ruang paripurna DPRD Provinsi Lampung dengan mendapatkan pengawalan dari aparat kepolisian.

Mendagri seusai melantik pasangan Gubernur dan Wagub Lampung itu, akan bertolak ke Jakarta pada siang harinya. Ikut dalam rombongan Mendagri itu sejumlah pejabat teras Depdagri, seperti Kapuspen Depdagri Saut Situmorang.

Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Bandarlampung kondusif menjelang pelantikan itu, dan aktivitas di pusat perbelanjaan, perkantoran, pasar tradisional dan berbagai tempat lainnya terlihat normal.

Arus lalu lintas tetap padat, termasuk di ruas jalan yang menuju kawasan DPRD Lampung dan perkantoran Pemprov Lampung.

Puluhan aparat kepolisian juga berjaga- jaga di Tugu Adipura untuk mengantisipasi terjadinya aksi demo. Kawasan Tugu Adipura itu adalah tempat favorit warga untuk melakukan aksi demo, karena letaknya di pusat kota serta berdekatan dengan kantor Pemprov Lampung dan Pemkot Bandarlampung.

Suasana di kantor KPU Provinsi Lampung juga terlihat kondusif, meski penjagaan diketatkan. Para anggota KPU Lampung terlihat belum masuk kerja pada Selasa pagi, dan mereka juga mendapatkan undangan untuk menghadiri acara pelantikan itu.

Suasana politik dalam sepekan terakhir di Lampung sempat memanas sehubungan adanya surat keputusan KPU Lampung yang membatalkan kemenangan pasangan Sjachroedin ZP-Joko Umar Said sebagai Gubernur dan Wagub Lampung.

Pasangan Gubernur dan Wagub Lampung periode 2009- 2014 Sjachroedin ZP-Joko Umar Said memenangi Pemilihan Gubernur Lampung tahun 2008 dengan meraih 43 persen suara.
(http://matanews.com/2009/06/02/mendagri-tiba-di-lampung/)

DPRD Lampung Dijaga Berlapis


Menjelang pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2009- 2014, Sjachroedin ZP dan Joko Umar Said, yang menurut rencana akan dilakukan hari ini, Selasa, gedung DPRD Provinsi Lampung dijaga ketat.

“Saya turunkan kekuatan penuh untuk pengamanan, karena ini adalah acara terpenting di Lampung, sehingga saya `over estimated` dan tidak ingin kecolongan,” kata Kapoltabes Bandarlampung, , di Bandarlampung, Selasa.

Penjagaan ekstra ketat sudah dapat dirasakan sejak memasuki gerbang Kompleks Perkantoran Pemprov Lampung dimana undangan akan mendapatkan pemeriksaan pertama, dan akan mengalami pemeriksaan total sebanyak tiga kali hingga di dalam gedung DPRD Lampung yang menjadi tempat pelantikan. “Para undangan akan menjalani tiga kali pemeriksaan, termasuk pemeriksaan dengan menggunakan `metal detector`,” kata dia.

Pengamanan di acara pelantikan tersebut dilakukan Poltabes Bandarlampung dengan sistem pengamanan berlapis, dan dibagi ke dalam tiga ring pengamanan. Selain itu, Poltabes juga menyiagakan dua mobil “water canon” dan mobil pengaman, yang disiagakan di pelataran Gedung DPRD Lampung, sebagai langkah antisipasi apabila terjadi kerusuhan.

“Dua unit mobil pengaman langsung disiagakan untuk mengevakuasi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih apabila terjadi gangguan keamanan,” kata dia.

Syauqie juga menyebutkan, sejak tadi malam, satu regu polisi sudah disiagakan di rumah Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
“Mereka juga akan kami kawal sejak berangkat dari rumah hingga tiba di tempat pelantikan hari ini,” kata dia.

Untuk mengamankan acara pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur Lampung terpilih, polisi menurunkan total 936 anggotanya dari Poltabes Bandarlampung, satuan Brimob, dan Polda Lampung. Pengamanan sudah disiagakan di sekitar Gedung DPRD Lampung sejak 1 Juni 2009, dengan menutup semua akses masuk ke gedung ini dan hanya mengaktifkan satu pintu masuk.

Suasana di Lampung memanas menjelang pelantikan Sjachroedin ZP-Joko Umar Said sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2009- 2014. Kondisi ini dipicu oleh surat rekomendasi pembatalan pelantikan Sjachroedin ZP-Joko Umar said oleh KPU Lampung.
(http://matanews.com/2009/06/02/penjagaan-dprd-lampung-berlapis/)

Gubernur Lampung Dilantik

Departemen Dalam Negeri (Depdagri) menyatakan bahwa pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2009- 2014 hampir pasti dilantik pada Selasa (2/6). “Pelantikannya dilaksanakan pada Selasa,” kata Kapuspen Depdagri, Saut Situmorang, di Jakarta, Senin.

Ketika kembali diminta kepastiannya tentang waktu pelantikan itu hari Selasa , Saut Situmorang mengatakan bahwa Mendagri Mardiyanto akan melantiknya pada Selasa, kecuali terjadi sesuatu hal luar biasa.

Ia juga menyatakan hal seperti itu sehubungan adanya pernyataan Juru Bicara Kepresidenan, Andi Mallarangeng, bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum menandatangani surat keputusan pengangkatan Sjachroedin ZP sebagai Gubernur Provinsi Lampung.

Saut mengatakan, persiapan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung itu telah dirampungkan.

Pasangan Gubernur dan Wagub Lampung periode 2009- 2014, Sjachroedin ZP- Joko Umar Said, memenangkan Pemilihan Gubernur Lampung tahun 2008 dengan meraih 43 persen suara.

Rencana pelantikan Gubernur dan Wagub Lampung terpilih itu mendapatkan perhatian luas setelah KPU Provinsi Lampung, beberapa hari menjelang pelantikan, membatalkan kemenangan pasangan itu.

Kirim Dirjen

Persiapan pelantikan Gubernur dan Wagub Lampung itu kini dirampungkan dan Pemerintah Pusat mengirimkan Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik(Kesbangpol) Depdagri, Tanribali Lamo, untuk mengecek kondisi Lampung.

“Saya dua malam disini, situasinya aman, nyaman dan kondusif,” katanya, di Bandarlampung, Senin.

Tanri berada di Provinsi Lampung dalam rangka melihat dan menyiapkan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang dijadwalkan 2 Juni.

Ia menjelaskan, telah bertemu dengan berbagai elemen masyarakat di daerah tersebut, dan meminta untuk tetap menjaga kondusivitas daerah.

“Saya meminta semua elemen masyarakat, para pendukung, dan lainnya untuk menerima realitas politik, yang kalah ya kalah dan yang memang ya menang,” katanya.

Sementara itu, aparat kepolisian dari Polda Lampung dan Poltabes Bandarlampung melakukan persiapan pengamanan pelantikan secara berlapis.

Personel kepolisian disebar ke beberapa titik baik di dalam ruang sidang, pelataran parkir, sudut gedung, dan lainnya.
(http://matanews.com/2009/06/02/gubernur-lampung-dilantik/)

Senin, Juni 01, 2009

Gayus Lumbuun Bantah Mega-pro "Curi Start"

Gayus Lumbuun Bantah Mega-pro "Curi Start"
 
Anggota tim advokasi Badan Pemenangan (BP) pilpres Megawati-Prabowo (Mega-Pro), Gayus Lumbuun membantah pihaknya telah melakukan "curi start" kampanye melalui kegiatan sosialisasi.

Ketua Tim Advokasi PDIP Gayus Lumbun menjawab pertanyaan wartawan saat peluncuran situs pasangan Mega- Prabowo di kantor Badan Pemenangan Mega- Prabowo di Jakarta, Senin. 

Jakarta - Anggota tim advokasi Badan Pemenangan (BP) pilpres Megawati-Prabowo (Mega-Pro), Gayus Lumbuun membantah pihaknya telah melakukan "curi start" kampanye melalui kegiatan sosialisasi.

"(Kegiatan) yang kami lakukan hanya menginformasikan dan memberi pengertian. Jadi, jauh dari kampanye," kata Lumbuun di posko BP pilpres Mega-Pro di kawasan Menteng, Jakarta, Senin.

Menurut Lumbuun, diperlukan penjabaran dan ketentuan yang mengatur untuk mengetahui arti curi start yang sesungguhnya.

Pihaknya memahami, kampanye itu berisi penyampaian visi misi dan program kerja pemerintahan untuk lima tahun mendatang.

Sedangkan kegiatan yang pihaknya lakukan hanya memberi pengertian tentang Pemilu dan menginformasikan kegiatan yang telah dilakukan.

Anggota Komisi III DPR itu juga tidak sepakat jika konsep ekonomi kerakyatan yang selama ini disosialisasikan sebagai sebuah kampanye.

Jadi, pihaknya tidak merasa telah mencuri start kampanye. "Yang dilarang itu (mengkampanyekan) visi misi dan program pemerintahan," katanya.

Sebelumnya, peneliti politik nasional dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), DR Lili Romli menyatakan, pasangan Mega-Pro diduga telah mencuri start kampnye melalui program sosialisasi.

Sosialisasi itu biasanya dilakukan agar seseorang bisa menjadi capres atau cawapres sedangkan Megawati dan Prabowo sudah diketahui akan berpasangan meski KPU belum menetapkan secara resmi saat itu, katanya.
(http://pemilu.antara.co.id/view/?tl=gayus-lumbuun-bantah-mega-pro-curi-start&id=1243857212)

Mega-Pro Luncurkan "Megaprabowo.com"

Mega-Pro Luncurkan "Megaprabowo.com"
 
Jakarta - Pasangan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto (Mega Pro) meluncurkan situs web "Megaprabowo.com" yang berisi berbagai program dan kegiatan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden itu, Senin.

Peluncuran diselenggarakan di posko Badan Pemenangan (BP) Pilpres di kawasan Menteng Jakarta Pusat. Acara itu ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Penasehat Tim Sukses Mega-Pro, Prof. Suhardi yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra.

Menurut Wakil Sekretaris BP Pilpres Mega-Pro, Hasto Kristianto, pihaknya sengaja memilih tanggal 1 Juni yang merupakan hari kelahiran Pancasila sebagai momen peluncuran situs web tersebut.

"Hal itu berkaitan dengan visi ekonomi kerakyatan yang merupakan amanat dan penjabaran dari Pancasila," kata Hasto.

Situs web itu akan berisi berita, foto, audio dan video seluruh program dan kegiatan pasangan Mega-Pro yang akan selalu di up-date untuk menampilkan berita terkini. 

"Dalam situs itu juga ada radio yang terintegrasi dengan internet," katanya.
(http://pemilu.antara.co.id/view/?tl=mega-pro-luncurkan-megaprabowocom&id=1243845877)

Pelantikan Gubernur Lampung 2 Juni

BANDARLAMPUNG - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Senin, mengeluarkan monogram tentang pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung.

Surat tertanggal 1 Juni 2009 tersebut ditandatangani oleh Dirjen Otonomi Daerah Depdagri Sodjuangon Situmorang dengan nomor T.121.18/1390/OTDA, dan ditujukan kepada Ketua DPRD Lampung, dengan klasifikasi amat segera, sudah beredar di kalangan jurnalis dan pejabat setempat.

Isinya menyebutkan sehubungan dengan telah ditetapkannya Keppres RI tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur Lampung, diberitahukan bahwa pelantikan Gubernur Lampung oleh Mendagri atas nama Presiden RI akan dilaksanakan pada rapat Paripurna Istimewa pada Selasa 2 Juni, pukul 09.00 WIB, bertempat di Gedung DPRD Lampung.

Sehubungan dengan itu, Ketua DPRD setempat agar mempersiapkan dan memberitahukan undangan yang akan mengikuti acara tersebut.

Sementara itu, pada pukul 15.00 WIB akan diadakan gladi bersih prosesi pelantikan Gubernur Lampung di DPRD Lampung.

Sejumlah polisi menjaga gedung wakil rakyat tersebut, bahkan gerbang sebagai akses pintu masuk dipasang portal berbentuk besi yang dapat dinaikkan dan diturunkan.

Selain itu, untuk menampung para undangan dan masyarakat yang ingin menghadiri pelantikan disediakan tarup di halaman gedung dewan serta lapangan Kopri yang berada di depan gedung DPRD setempat.

Gubernur Lampung Syamsurya Ryacudu menjelaskan, masyarakat Lampung tidak mudah terpengaruh oleh isu yang berlangsung.

"Masyarakat Lampung termasuk obyektif. Mereka tidak serta-merta mudah ikut larut dalam suatu peristiwa. Memang ada aksi-aksi, tetapi lihat siapa yang menggerakkan di belakangnya," terang dia.

Ia pun berjanji akan datang pada prosesi pelantikan Gubernur Lampung besok (2/6), dan sekaligus menyerahkan jabatannya.

Syamsurya sebelumnya menjabat Wakil Gubernur Lampung, yang berpasangan dengan Sjachroedin ZP pada pemilihan melalui DPRD tahun 2004.

Karena Sjachroedin mencalonkan diri untuk kali kedua, sesuai aturan--saat itu, ia harus mengundurkan diri, sehingga Syamsurya naik posisinya.

Sjachroedin yang berpasangan dengan MS Joko Umar Said yang diusung oleh PDIP, pada pemilihan langsung, 3 September 2008 menggungguli enam pasangan lainnya dengan meraih 43 persen lebih suara. 
(http://republika.co.id/berita/53669/Pelantikan_Gubernur_Lampung_2_Juni)

Tim Mega-Prabowo Pertanyakan Pengunduran Kampanye Damai

Tim Mega-Prabowo Pertanyakan Pengunduran Kampanye Damai
 
Jakarta - Tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto mempertanyakan keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk mengundur pelaksanaan deklarasi kampanye damai menjadi 10 Juni 2009.

"Kami mempertanyakan keputusan pengunduran jadwal kampanye damai ini. Kita meminta adanya pemberitahuan resmi," kata Gayus Lumbuun, di Jakarta, Senin, mewakili tim kampanye Mega-Prabowo.

Gayus yang ditemui sebelum masuk ke ruangan anggota KPU Andi Nurpati ini, mengatakan KPU harus menjelaskan alasan sebenarnya sehingga kampanye damai yang seharusnya dilaksanakan pada 2 Juni diundur menjadi 10 Juni.

"Harus ada alasan yang tepat, yang netral. Ini suatu bentuk pertanyaan yang serius tentang independensi KPU," katanya.

Gayus menuturkan, pihaknya menduga pengunduran jadwal kampanye damai ini karena KPU mempertimbangkan agenda salah satu pasangan capres-cawapres. Untuk itu, ia khusus mendatangi KPU guna mendapat penjelasan.

Menurut dia, perubahan jadwal kampanye damai ini telah mengganggu jadwal kampanye pilpres yang telah disusun oleh tim pasangan Mega-Prabowo.

"Jelas agenda kami jadi berubah. Padahal agenda kami padat, kalau ada satu yang berubah, maka akan mengubah semua jadwal kami," katanya.

Sebelumnya, setelah penetapan nomor urut pasangan capres dan cawapres, Sabtu (30/5) anggota KPU I Gusti Putu Artha mengatakan rapat pleno KPU telah memutuskan untuk mengundur jadwal kampanye damai.

Salah satu alasan yang diutarakan adalah KPU membutuhkan waktu yang cukup untuk menggelar acara deklarasi kampanye damai tersebut.

Ia membantah pengunduran ini karena KPU menyesuaikan acara tersebut dengan jadwal calon `incumbent`. 

"Deklarasi kampanye damai telah diplenokan, disepakati 10 Juni 2009 dengan harapan kita dapat mempersiapkan lebih baik dan bisa menghadirkan semua pasangan calon," kata Putu.
(http://pemilu.antara.co.id/view/?tl=tim-mega-prabowo-pertanyakan-pengunduran-kampanye-damai&id=1243841079)

KPU: Gubernur Lampung Tetap Dilantik

Pasangan Sjachroedin ZP-Joko Umar Said tetap akan dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Lampung pada 2 Juni besok, karena sampai saat ini tidak ada laporan resmi ke Komisi Pemilihan Umum-KPU seputar diskualifikasi pasangan ini oleh KPUD propinsi.

Anggota KPU Syamsul Bahri kepada matanews.com mengatakan, memang ada pemberitahuan secara informal mengenai pendiskualifikasian pasangan gubernur-wagub terpilih, namun laporan informal tidak dapat digunakan oleh KPU untuk membuat suatu rekomendasi atau keputusan.

“Berhubung tidak ada resmi laporannya ke kita dari mereka (KPUD Lampung), ya kita tidak bisa apa-apa,” kata Syamsulbahri Senin.

Seperti diketahui KPUD Lampung bulan lalu mencabut putusan penetapan pasangan Sjachroedin ZP-Joko Umar Said sebagai pemenang Pilkada Lampung yang diangsungkan pada 2008, karena adanya keputusan pengadilan yang menemukan pendukung pasangan ini melakukan praktek politik uang dalam Pilkada.

Pihak Sjachroedin ZP-Joko Umar Said membantah dengan argumentasi bahwa terdakwa bukan anggota tim pemenangan resmi. Sampai saat ini belum diketahui apakah menteri dalam negeri yang mewakili pemerintah akan membatalkan pelantikan gubernur-wagub Lampung atau tidak.

Syamsulbahri ketika ditanya apakah dengan tidak adanya laporan resmi KPUD Lampung berarti pasangan Sjachroedin ZP-Joko Umar Said akan tetap dilantik, ia menjawab: “Ya.” 
(http://matanews.com/2009/06/01/gubernur-lampung-tetap-dilantik/)