Selasa, Desember 06, 2011

PDIP Sindir Dominasi Lingkaran Satu Presiden

JAKARTA-Keluhan Presiden SBY mengenai para menterinya yang dipandang kurang tanggap “diamini” kalangan DPR. Dalam berinteraksi dengan parlemen, langkah yang diambil para menteri dianggap sering terkesan tidak sinkron dengan garis kebijakan presiden.

Anggota Komisi I Tjahjo Kumolo mencontohkan soal pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI. Masih ada pemahaman yang keliru sesama pejabat kementerian, karena tidak mampu menerjemahkan arahan presiden. “Ketika political will presiden dan komisi I DPR sudah jelas, eh kementerian terkait masih menerjemahkan lain,” kata Tjahjo di Jakarta, kemarin.

Tjahjo menyampaikan, Komisi I DPR ingin sekali bertemu langsung dengan presiden untuk membicarakan political will bersama soal alutsista TNI itu. Isu pokoknya adalah memberdayakan BUMN strategis dalam negeri. “Untuk hal-hal semacam ini apa perlu presiden sendiri yang memimpin rapat di masing-masing kementerian tersebut,” cetus Ketua Fraksi PDIP di DPR, itu.

Dia juga mengkritik kinerja lingkaran satu presiden yang tak jarang seolah mampu mengambil alih keputusan kementerian. Indikasi tunduknya menteri kepada “kemauan” lingkaran satu presiden itu sangat kuat. “Bagaimana keberanian wapres untuk mengoreksi kinerja lingkaran satu presiden itu,” ujarnya. Siapa yang dimaksud dengan lingkaran satu presiden? “Ya saya tak bisa menyebutkan,” jawab Tjahjo.

Tjahjo meyakini komisi-komisi lain di DPR juga merasakan hal sama. Dia berharap ketua DPR menggagas pertemuan konsultasi secara periodik antara pimpinan DPR, fraksi-fraksi DPR, dan pimpinan komisi-komisi DPR dengan Presiden SBY. “Kalau tidak ya percuma saja ada raker DPR dengan kementerian yang ada, tapi tidak pernah ada tindak lanjut yang cepat,” kata Tjahjo.

Tjahjo menyayangkan setelah enam tahun memimpin kabinet, presiden baru tersadar kalau selama ini terjadi kegaduhan politik di internal pemerintahannnya. Ini dipicu carutmarutnya tata kelola pelaksanaan pemerintahan. Ditambah lagi kuatnya egoisme sektoral di beberapa lembaga tinggi negara. Bahkan, sudah saling membangun citra sendiri sendiri termasuk saling menjatuhkan antarpimpinan lembaga tinggi negara. “Kinerja kementerian dan pengambilan keputusan politik pembangunan untuk kepentingan masyarakat luas akhirnya tidak optimal. Memang ironis, kasihan rakyat,” ujarnya. (www.radar-bogor.co.id)

Sabtu, Desember 03, 2011

Keseriusan Calon Diuji

Keseriusan Calon Diuji Polling Calon Walikota Periode II Lebih Seru

BOGOR-Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Jawa Barat Rudi Harsa Tanaya resmi ditetapkan sebagai pemenang dalam polling calon Walikota Bogor versi pembaca Radar Bogor. Untuk itu, Rudi bersama keenam calon yang memiliki suara terbanyak dalam polling akan bertarung kembali dalam polling pembaca tahap kedua.

Keenam nama calon Walikota Bogor selain Rudi Harsa Tanaya, yakni Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Bogor Nanny Ratnawati, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Jajat Sudrajat, Ketua Dewan Pengawas PD Pasar Pakuan Jaya Untung Kurniadi, Sekretaris Daerah Kota Bogor Bambang Gunawan, anggota DPRD Jawa Barat Lalu Suryade dan Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Untung Maryono.

Mereka akan beradu kekuatan untuk menarik dukungan warga Kota Bogor sebanyak-banyaknya pada periode II nanti. Pertarungan tidak semudah putaran sebelumnya, karena pada tahap kedua nanti si calon harus bisa mendapatkan kartu identitas pendukung untuk melampirkan kupon dukungannya. Artinya, keseriusan calon akan diuji pada tahap ini.

Ketua DPD PDI P Jabar Rudi Harsa tanaya mengatakan, agenda pemungutan suara di Radar Bogor menjadi ajang pemanasan bagi PDI P untuk menyosialisasikan calon walikota. “Dari polling tersebut bisa dinilai kerja mesin politik sebuah partai,” ujarnya.

Rudi juga mengaku antusias untuk mengikuti polling pembaca Radar Bogor pada tahap kedua nanti. Ia mengatakan, dengan sistem menggunakan KTP memacu kerja mesin politik dan para calon untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat Kota Bogor.

Hal serupa juga diutarakan oleh Nany Ratnawati yang berada di urutan kedua. Ia mengaku, pengajian rutin ibu-ibu menjadi senjatanya untuk sosialisasi dengan masyarakat. “Kami siap saja, karena saya sudah sering sosialisasi ke masyarakat. Hampir tiap hari saya mengikuti pengajian rutin ibu-ibu sebelum berangkat ke kantor (DPRD, red). Bahkan agenda pertemuan setiap Sabtu dan Minggu lebih banyak. Bulan-bulan ini saja sudah banyak undangan pertemuan dengan saya,” aku Nanny Ratnawati.

Koordinator polling calon walikota Bogor versi pembaca Radar Bogor, M Ridwan menjelaskan, pada periode dua nanti, mekanisme polling tak jauh berbeda dari sebelumnya. Hanya, pengirim wajib melampirkan fotokopi KTP atau kartu identitas lain dengan domisili Kota Bogor. Bagi mereka yang tidak memenuhi syarat itu, akan dianggap sebagai suara tak sah.

Pada periode dua nanti, kami ingin melihat keseriusan calon dalam melakukan pendekatan atau sosialisasi dengan masyarakat. Kalau mereka (calon, red) pandai bersosialisasi, tentu akan dengan mudah mendapatkan dukungan masyarakat. Anggap saja ini sebagai pemanasan,” ujar Ridwan.

Untuk lebih menarik animo masyarakat, Radar Bogor akan menyiapkan hadiah di periode dua. Itulah sebabnya, pengirim harus melampirkan fotokopi kartu identitas, untuk mencocokkan kupon dengan si pengirim. “Kami ingatkan lagi, si pengirim harus beridentitas Kota Bogor. Kalau di luar itu, ya gugur,” kata dia.

Selain melalui polling, Radar Bogor juga mengagendakan dialog dengan para calon. Tujuannya, mengetahui progam kerja calon pemimpin Bogor itu, terutama dalam menyelesaikan persoalanpersoalan pelik kota ini.

Bagaimana jika ada masyarakat masih memilih calon lain, di luar tujuh calon yang lolos poling periode pertama? Radar Bogor tetap membuka kesempatan dengan menempatkan satu kolom calon lain pilihan pembaca. Nah, jika calon lain itu punya suara yang lebih besar dari calon yang masuk tujuh besar, tentu akan terjadi pergeseran.(www.radar-bogor.co.id)

Kamis, Desember 01, 2011

Kunci Tujuh Besar - Rudi Harsa Pemenang Periode I

BOGOR-Tujuh besar polling calon walikota Bogor versi pembaca Radar Bogor terkunci. Secara mengejutkan, di akhir penghitungan, Lalu Suryade loncat dua peringkat, melangkahi Untung Maryono dan Andi Suryawijaya. Andi bahkan terlempar dari posisi tujuh ke delapan, sehingga gagal bersaing di periode II nanti.

Lalu yang masuk di pekan kedua polling, berjalan perlahan menembus sepuluh besar. Pertama menggeser rekan separtainya PKS, Yusuf Dardiri, lalu bertahan di posisi 8-9, dan finis di posisi enam.

Anggota DPRD Jawa Barat itu mengumpulkan 3,85 persen. Unggul tipis atas posisi tujuh Untung Maryono (3,79 persen).

Tahap pertama polling ini sendiri dimenangkan Rudi Harsa Tanaya. Di akhir perhitungan suara tadi malam, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat itu mengumpulkan 32,42 persen.

Sedikit lebih unggul dari pesaing utamanya, Nanny Ratnawati di tempat kedua dengan 30,69 persen. Sementara posisi 3-4 ditempati Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Jajat Sudrajat (6,90 %) dan Ketua Dewan PD Pasar Pakuan Jaya, Untung Kurniadi (6,80 %).

Tujuh besar di periode pertama ini kemudian diadu kembali di periode II pertengahan Desember ini. Koordinator polling calon walikota Bogor versi pembaca Radar Bogor M Ridwan menjelaskan, pada periode dua nanti, mekanisme polling tak jauh berbeda dari sebelumnya.

Hanya, pengirim wajib melampirkan fotokopi KTP atau kartu identitas lain dengan domisili Kota Bogor. Bagi mereka yang tidak memenuhi syarat itu, akan dianggap sebagai suara tak sah.

“Pada periode dua nanti, kami ingin melihat keseriusan calon dalam melakukan pendekatan atau sosialisasi dengan masyarakat.

Kalau mereka (calon, red) pandai bersosialisasi, tentu akan dengan mudah mendapatkan dukungan masyarakat. Anggap saja ini sebagai pemanasan,” ujar Ridwan.

Untuk lebih menarik animo masyarakat, Radar Bogor akan menyiapkan hadiah di periode dua. Itulah sebabnya, pengirim harus melampirkan fotokopi kartu identitas, untuk mencocokkan kupon dengan si pengirim. “Kami ingatkan lagi, si pengirim harus beridentitas Kota Bogor. Kalau di luar itu, ya gugur,” kata dia.

Selain melalui polling, Radar Bogor juga mengagendakan dialog dengan para calon. Tujuannya, untuk mengetahui progam kerja calon pemimpin Bogor itu, terutama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pelik kota ini.

Bagaimana jika ada masyarakat masih memilih calon lain, di luar tujuh calon yang lolos polling periode pertama? Radar Bogor tetap membuka kesempatan dengan menempatkan satu kolom calon lain pilihan pembaca.

Nah, jika calon lain itu punya suara yang lebih besar dari calon yang masuk tujuh besar, tentu akan terjadi pergeseran.(www.radar0bogor.co.id)